Jakarta – Pandemi Corona membuat banyak aktivitas kini dilakukan dari rumah mulai dari bekerja (work from home/WFH) hingga pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar di rumah. Kegiatan-kegiatan itu kini beralih ke online.
Peralihan ini membuat penggunaan kuota internet semakin besar. Alhasil, biaya yang dikeluarkan untuk internet jebol. Sedangkan tak semua orang mampu mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kuota internet di tengah pandemi seperti ini.
Perlukah pemerintah memberikan subsidi kuota internet?
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, dengan banyaknya aktivitas yang mesti dilakukan secara online muncul sejumlah permasalahan di lapangan. Menurutnya, pemerintah mesti sigap untuk masalah ini.
“Dan dengan PJJ terlihat banyak permasalahan seperti akses listrik yang tidak ada, akses internet yang belum tersedia, juga akses internet yang lambat dan tidak stabil. Kalaupun ada akses, tidak semua memiliki perangkat ponsel dan laptop serta pulsa. Para Menteri harus sigap mengatasi hal tersebut,” katanya kepada detikcom, Senin (27/7/2020).
Menurutnya, pemerintah mesti turun ke lapangan untuk memasang jaringan internet di wilayah yang belum terjangkau dan memberikan sumbangan perangkat seperti laptop dan ponsel. Kemudian, perlu juga subsidi bahkan internet gratis.
“Mendikbud harus keliling Indonesia untuk melihat dan menginventaris sekolah dan anak didik yang tidak memiliki akses internet untuk bersama Menkominfo segera menyediakan akses, mensubsidi dan memberikan pulsa akses internet gratis. Menteri BUMN bisa mendorong agar perusahaan pelat merah mensubsidi internet gratis dan percepatan adopsi internet cepat 5G,” paparnya.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah memang perlu memberi subsidi kuota internet khususnya untuk kegiatan pendidikan. Sebab, internet memakan biaya yang cukup besar.
“Kalau sekarang kebutuhan katakanlah mereka dapat bansos, masyarakat miskin katakan paling tinggi Rp 600 ribu, tapi per bulan untuk biaya internet satu siswa bisa lebih dari Rp 200 ribu itu kalau satu anak, kalau berapa anak bayangkan itu karena kuotanya besar,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk kegiatan pendidikan ini. Jika tidak, maka akan berisiko pada daya beli masyarakat.
“Kedua tentu saja kalau ini tidak diberikan itu akan menggerus daya beli masyarakat yang seharusnya bisa dibeli untuk konsumsi,” terangnya.
Sumber:Detik
