Tokoh senior Hamas, Osama Hamdan. Foto: Al Jazeera
Publikbicara.com – Rencana Indonesia mengirim sekitar 8.000 personel militer ke Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian internasional menuai respons langsung dari pimpinan perlawanan Palestina, Hamas. Organisasi tersebut menegaskan bahwa setiap kehadiran militer asing di wilayah Palestina harus bersifat netral dan memiliki mandat yang jelas.
Tokoh senior Hamas, Osama Hamdan, menyatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia untuk menyampaikan sikap resmi terkait rencana tersebut.
“Hamas telah menghubungi pemerintah Indonesia secara langsung untuk menegaskan bahwa setiap pasukan internasional hanya boleh hadir dengan mandat tegas dan terbatas, serta menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Hamdan, dikutip dari Al Jazeera, 12 Februari 2026.
Sementara wacana pengiriman pasukan ini mencuat dalam pembahasan di Jakarta menyusul inisiatif pembentukan misi stabilisasi Gaza melalui skema Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam kerangka tersebut, Indonesia disebut telah memfinalisasi rencana awal kontribusi personel, meskipun lokasi penempatan dan mandat operasional belum ditetapkan secara definitif.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa jumlah pasukan yang diusulkan mencapai sekitar 8.000 prajurit.
“Jumlah personel yang akan kita turunkan ke Gaza kemungkinan sekitar 8.000,” ujar Hadi, seraya menegaskan bahwa keputusan akhir masih berada dalam tahap diskusi dan persiapan teknis.
Sorotan Kedaulatan dan Mandat
Bagi Hamas, kehadiran pasukan internasional bukan sekadar soal jumlah atau logistik, melainkan menyangkut prinsip kedaulatan.
Mereka menekankan bahwa mandat pasukan harus terbatas pada fungsi perdamaian dan tidak boleh mencampuri dinamika politik internal Palestina.
Sikap ini menjadi penanda bahwa setiap misi internasional di Gaza akan berada di bawah pengawasan ketat berbagai pihak, baik regional maupun global. Rencana misi stabilitas Gaza disebut melibatkan lebih dari 45 negara dalam forum multilateral.
Namun hingga kini, detail struktur komando, kerangka hukum, dan legitimasi internasional pasukan tersebut masih dalam pembahasan.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam misi ini berpotensi menjadi langkah diplomatik signifikan di panggung global. Namun di sisi lain, dinamika politik dan keamanan di Gaza menuntut kehati-hatian tinggi dalam memastikan mandat yang jelas, netral, dan sesuai hukum internasional.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
