Publikbicara.com – Pemerintah menegaskan perubahan arah besar dalam kebijakan pariwisata nasional, dengan menempatkan perlindungan ekosistem laut sebagai fondasi utama pengembangan pariwisata Indonesia ke depan.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyatakan, Indonesia tidak lagi menjadikan jumlah kunjungan wisatawan sebagai tolok ukur utama keberhasilan sektor pariwisata. Fokus kini diarahkan pada kontribusi nyata terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif.
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Ni Luh Puspa dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran, Bali, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah dipertegas dalam kerangka regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, RIPPARNAS, serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengacu pada standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui berbagai instrumen, salah satunya SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan). Hingga kini, lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi telah tersertifikasi.
Di sisi ekonomi, pemerintah memperkuat strategi ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Pada 2024, sektor ekonomi bahari tercatat menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS.
“Dari sekitar 12.000 desa pesisir di Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari,” kata Wamenpar.
Namun, ia mengakui tantangan besar masih dihadapi, terutama persoalan sampah dan limbah laut di kawasan wisata. Penanganannya disebut tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggencarkan agenda bersih-bersih sampah laut disertai edukasi masyarakat dan dukungan produk daur ulang.
Selain itu, proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) juga mulai digulirkan. Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek tersebut di tiga daerah, dengan Bali memulai proses pada Maret 2026.
Dalam aspek keselamatan, Kementerian Pariwisata menerapkan manajemen destinasi berbasis risiko, termasuk standar operasional destinasi dan pengurangan risiko bencana.
Pemerintah juga memperkuat keselamatan wisata selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network serta meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai sumber informasi lokasi penyelaman berbasis konservasi.
Penguatan sumber daya manusia menjadi pilar lain yang disorot, melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata.
“Dengan berinvestasi pada kualitas SDM, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan standar keselamatan yang tinggi,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Ni Luh Puspa menyebut Bali Ocean Days 2026 sebagai momentum kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk mendorong pariwisata bahari berkelanjutan yang berorientasi pada keselamatan, kelestarian laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
