Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2025). Foto: Tangkap Layar TV Parlemen.
Publikbicara.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikapnya menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Penegasan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
“Saya tegaskan di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian serta seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” ujar Sigit.
Menurut Kapolri, perubahan struktur tersebut justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian, bahkan berdampak pada melemahnya negara dan posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Ia menjelaskan, Polri merupakan institusi negara yang memiliki mandat utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden dinilai paling tepat.
“Di satu sisi, kami betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden. Sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian berpotensi menimbulkan matahari kembar,” kata Sigit.
Kapolri menilai, struktur komando yang langsung kepada Presiden membuat Polri lebih cepat dan fleksibel dalam merespons situasi nasional, terutama dalam kondisi darurat maupun gangguan keamanan berskala luas.
Pada awal rapat kerja, Sigit juga menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia menyebut Indonesia memiliki 17.380 pulau dengan cakupan wilayah yang sangat luas.
“Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan, luas kita setara dari London sampai Moskow,” ujarnya.
Dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, menurutnya, Polri membutuhkan sistem kendali yang terpusat dan tidak berlapis secara birokrasi agar pelaksanaan tugas di lapangan tetap optimal.
Ia pun menegaskan kembali bahwa secara kelembagaan, Polri lebih ideal tetap berada langsung di bawah Presiden guna menjamin efektivitas tugas menjaga stabilitas keamanan nasional. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
