Para menteri dan pejabat terkait menyampaikan keterangannya dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Publikbicara.com – Pemerintah mengalokasikan bantuan tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan total nilai Rp100.484.346.880. Bantuan tersebut telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana serta mendukung operasional 42 dapur umum di tiga provinsi tersebut.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, bantuan itu berupa paket makanan, family kit, kids wear, hingga bahan pangan untuk dapur umum. Penyaluran dilakukan secara cepat dan terukur guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.
“Total nilai bantuan tanggap darurat Sumatra yang sudah tersalur sebesar Rp100,48 miliar,” kata Agus Jabo dalam keterangan pers di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).
Dari total tersebut, Provinsi Aceh menerima bantuan senilai Rp43,6 miliar, Sumatra Barat Rp19,4 miliar, dan Sumatra Utara Rp37,45 miliar. Selain bantuan logistik, pemerintah juga telah menyalurkan santunan kematian kepada 86 ahli waris korban meninggal dunia masing-masing Rp15 juta, dengan total Rp1,29 miliar.
Agus Jabo menegaskan, data korban yang telah diverifikasi pemerintah daerah dan BNPB akan segera diproses untuk pencairan santunan. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen mempercepat proses administrasi agar bantuan dapat diterima tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa distribusi logistik bencana dalam satu bulan terakhir mencapai 1.526 ton dengan tingkat distribusi 97 persen.
“Di setiap posko, laju distribusi kami di atas 80 persen. Tidak ada logistik yang mengendap lebih dari 2×24 jam,” ujarnya.
Untuk mendukung pemulihan pascabencana, pemerintah juga menyiapkan bantuan lanjutan, antara lain bantuan tunai Rp3 juta per keluarga untuk perabotan rumah tangga, tambahan lauk-pauk Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp5 juta per keluarga sesuai hasil asesmen.
BNPB juga mencatat sebanyak 16.264 kepala keluarga telah terdata dan tervalidasi untuk menerima dana tunggu hunian. Setiap keluarga akan memperoleh Rp600 ribu per bulan melalui mekanisme jemput bola oleh bank-bank Himbara.
“Rekening penerima sudah dibuka, dan penyaluran tahap pertama akan segera dilakukan. Masyarakat tidak perlu antre di bank,” kata Abdul Muhari.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
