Negara Rebut Kembali Lahan Sawit Ilegal, Rp6,6 Triliun Diselamatkan dalam Operasi Satgas PKH

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan laporan capaian hasil Satgas PKH dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025. Foto: BPMI Setpres/Rusman.

Publikbicara.com – Pemerintah menutup tahun 2025 dengan langkah keras terhadap korporasi perusak hutan dan pelaku korupsi sumber daya alam. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), negara berhasil merebut kembali 4.081.560 hektare kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal, serta menyelamatkan Rp6,6 triliun keuangan negara.

Capaian tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan laporan Satgas PKH di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pada tahap V operasi nasional ini, negara kembali menguasai 893.002 hektare lahan, yang terdiri dari:

– 240.575 hektare perkebunan sawit ilegal milik 124 korporasi di enam Provinsi.

– 688.427 hektare kawasan hutan konservasi di sembilan Provinsi yang akan dipulihkan oleh Kementerian Kehutanan.

Lahan sawit hasil penertiban diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Danantara, lalu dikelola oleh Agrinas sebagai bagian dari upaya penataan ulang pengelolaan aset negara.

Tak hanya merebut lahan, Satgas PKH juga menekan kerugian negara melalui penagihan denda dan pemulihan hasil korupsi. Total dana yang diserahkan mencapai Rp6,62 triliun, terdiri dari:

– Rp2,34 triliun denda administratif kehutanan dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel.

– Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan impor gula.

Angka ini menegaskan bahwa sektor perkebunan dan pangan masih menjadi ladang besar pelanggaran hukum dan kebocoran keuangan negara.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa operasi ini bukan pekerjaan mudah. Ia menyoroti adanya perlawanan sistematis dari korporasi yang berupaya menghambat verifikasi hingga penyidikan.

“Empat juta hektare itu bukan angka kecil. Ada upaya menghambat, melawan, menutup-nutupi. Tapi negara tidak boleh kalah,” tegas Prabowo dikutip dari BPMI Setpres.

Menurut Presiden, penertiban kawasan hutan bukan hanya soal aset, tetapi juga tentang menyelamatkan masa depan lingkungan dan kedaulatan ekonomi nasional.

Kehadiran Panglima TNI, Kapolri, hingga BPKP dalam acara ini menandakan bahwa operasi Satgas PKH akan terus diperluas.(Red).