Publikbicara.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) memegang peran strategis sebagai garda terdepan pembangunan desa dan tidak boleh memandang tugasnya sebagai pekerjaan sampingan.
Penegasan tersebut disampaikan Mendes Yandri saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Konsolidasi TPP dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kepmendesa Nomor 294 Tahun 2025 di Wyndham Hotel Surabaya, Senin (22/12/2025).
Menurut Yandri, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kekompakan dan kualitas pendamping di semua level, mulai dari desa hingga provinsi. Tanpa soliditas, tujuan besar membangun Indonesia dari desa akan sulit tercapai.
“Pengabdian kita di Kemendes PDT ini bernilai strategis. Maka konsolidasi menjadi kunci. Kalau tidak seirama, bagaimana pembangunan desa bisa kita sukseskan,” ujar Yandri.
Ia mengingatkan agar para TPP tidak minder maupun menjadikan profesinya sebagai pelarian pekerjaan. Sebaliknya, TPP harus bangga karena kontribusinya sangat menentukan masa depan bangsa.
“Jangan jadikan pekerjaan ini job sampingan. Peran bapak ibu sangat menentukan arah pembangunan desa dan Indonesia ke depan,” tegasnya.
Selain menuntut peningkatan kapasitas, Mendes Yandri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, khususnya Kepmendesa Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.
Menurutnya, tertib aturan adalah modal utama agar setiap langkah pendampingan aman secara hukum dan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan komitmen Kemendes PDT dalam menjaga integritas birokrasi.
“Tidak ada jual beli jabatan, tidak ada sogok-menyogok. Evaluasi TPP dilakukan murni berdasarkan aturan dan kinerja, demi desa yang semakin baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri mendorong TPP untuk adaptif terhadap perkembangan digital. Media sosial dinilai menjadi sarana penting untuk mempublikasikan potensi dan kondisi desa secara luas, dengan tetap menjunjung etika dan kebijaksanaan bermedia.
“Jangan gaptek. Minimal punya TikTok, Instagram, Twitter, atau YouTube untuk mempublikasikan desa. Tapi tetap bijak, karena peningkatan kapasitas juga menyangkut etika digital,” pesannya.
Kegiatan ini diikuti oleh 440 TPP dari berbagai daerah dan menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi pendampingan desa di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Sejumlah pejabat turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, serta Staf Khusus Mendes PDT M Afif Zamroni dan Andi Rahmah. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
