Publikbicara.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menghadiri Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus percepatan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat, Rabu (17/12).
Kegiatan yang digelar di Bandung tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi lintas pemerintahan guna menyukseskan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis, yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
Sosialisasi ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Barat.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Program MBG bukanlah tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan kewajiban bersama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Ini bukan pekerjaan satu lembaga. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sudah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah tanggung jawab bersama, dengan Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab utama,” ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) berperan sebagai pelaksana utama, keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan aktif kepala daerah dan perangkat pemerintahan di semua tingkatan.
“Gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, hingga pemangku kepentingan lainnya harus terlibat aktif agar program ini berjalan optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Zulkifli menilai pelaksanaan MBG secara kolaboratif tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat.
“Masyarakat bisa dilibatkan langsung, mulai dari penyediaan bahan pangan, menanam sayuran dan buah, budidaya ikan, hingga beternak ayam. Ini bisa menjadi gerakan ekonomi berbasis desa,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kerja sama erat antar tingkatan pemerintahan dalam menjalankan Program MBG.
Menurutnya, program ini harus dipahami sebagai program bersama, yang memerlukan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
“Jika sinergi terbangun dengan baik, maka Program Makan Bergizi Gratis akan memberi dampak nyata bagi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedi.
Kehadiran Sekda Kabupaten Bogor dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendukung penuh implementasi Program MBG di daerah, sekaligus memastikan kesiapan layanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar kesehatan dan sanitasi. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
