Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Foto : Jaka/Han.
Publikbicara.com – Krisis energi melanda sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemadaman listrik berkepanjangan serta terhambatnya distribusi BBM menimbulkan antrean panjang di SPBU, menghambat pengiriman logistik, hingga memicu praktik penjualan bahan bakar di atas harga resmi.
Situasi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, yang menilai respons pemerintah harus lebih cepat dan terkoordinasi. Ia menegaskan bahwa gangguan energi di wilayah bencana bukan hanya hambatan teknis, melainkan berpotensi mengancam keselamatan warga serta menghambat penanganan darurat.
“Listrik padam berhari-hari dan distribusi BBM yang tersendat bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut keselamatan warga dan kelancaran penanganan darurat. Pemerintah tidak boleh lambat merespons situasi seperti ini,” ujar Ateng dalam keterangan yang dikutip dari Parlementaria, Jumat (5/12).
Di lapangan, sejumlah SPBU tidak beroperasi karena jaringan listrik terputus. Kondisi ini memperburuk ketersediaan BBM ketika pasokan baru masuk ke daerah terdampak. Di beberapa titik, warga melakukan pembelian panik, sementara ditemukan oknum yang menjual Pertalite hingga Rp30.000 per liter. Ateng menilai tindakan tersebut harus segera dihentikan.
“Momentum bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Pemerintah dan aparat harus hadir memastikan distribusi berjalan tertib, sekaligus menindak tegas penjualan BBM di atas harga resmi,” tegasnya.
Ateng mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Pertamina, dan aparat keamanan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik serta membuka kembali akses distribusi ke wilayah yang terisolasi.
Ia juga menyarankan adanya relaksasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi, termasuk pelonggaran penggunaan barcode di wilayah terdampak, namun tetap dengan pengawasan ketat agar penyaluran tepat sasaran.
Menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan birokrasi yang lincah dan responsif. “Dalam situasi bencana, keselamatan dan kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas utama, bukan terhambat oleh prosedur yang memperlambat penanganan,” kata Ateng.
Komisi XII memastikan akan terus mengawal proses pemulihan energi di kawasan bencana. Ateng menegaskan pihaknya siap mendukung langkah-langkah percepatan agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.
“Negara harus hadir penuh untuk rakyat yang sedang mengalami musibah,” tutupnya. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
