Pemerintah Dorong Integrasi Vokasi dan Penempatan Pekerja Migran

Wamen Christina Dorong Sinkronisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.Foto: KemenP2MI.

Publikbicara.com – Pemerintah mendorong percepatan penyediaan tenaga terampil nasional melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar Kemenko PMK pada Jumat (14/11/2025), yang turut dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani.

Christina menyebut revitalisasi vokasi menjadi langkah strategis untuk menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja global, termasuk calon pekerja migran. Ia menekankan pentingnya integrasi antara kebutuhan penempatan pekerja migran dengan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta sekolah vokasi lainnya.

“Kami sudah memetakan potensi suplai tenaga kerja terampil dari sekolah-sekolah vokasi, termasuk SMK. Pertemuan ini penting karena akan mendorong peningkatan kualitas sekolah vokasi melalui kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar dalam dan luar negeri,” ujarnya, dikutip dari laman resmi KemenP2MI, Sabtu (15/11).

Menurut Christina, KemenP2MI berperan memastikan kesiapan calon pekerja melalui penyelarasan kurikulum, penguatan keterampilan teknis, masukan terkait sertifikasi, hingga pembekalan bahasa sesuai kebutuhan negara tujuan. Data kebutuhan penempatan juga akan disalurkan langsung ke SMK dan lembaga vokasi yang berpotensi menjadi pemasok tenaga kerja terampil.

Program penguatan vokasi ini berkaitan langsung dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait target penempatan 500 ribu pekerja migran pada 2026. Dari jumlah tersebut, 300 ribu di antaranya diproyeksikan berasal dari lulusan SMK melalui program SMK Go Global, yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara 200 ribu lainnya akan dipenuhi dari masyarakat umum serta siswa SMK dan SMA yang masih dalam masa pendidikan, namun disiapkan sejak dini untuk dapat langsung memasuki pasar kerja internasional setelah lulus.

“Target 500 ribu ini adalah batas minimal yang ditetapkan Presiden. Dengan sinkronisasi kebijakan vokasi dan penempatan pekerja migran, kami optimistis dapat memenuhinya secara terukur dan berkualitas,” tegas Christina.

Menteri Koordinator PMK, Pratikno, menambahkan bahwa revitalisasi vokasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional maupun internasional. Di dalam negeri, langkah ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan agenda hilirisasi.

Sementara di luar negeri, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci untuk mengisi peluang pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red).