Publikbicara.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin Rapat Ekspose Progres Percepatan Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Bupati, Ruang Soekarno Hatta, Selasa (11/11/2025). Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian pembangunan dapur MBG serta merumuskan strategi percepatan agar program prioritas pemerintah pusat itu berjalan optimal di Kabupaten Bogor.
Dalam arahannya, Bupati Bogor menekankan pentingnya tata kelola administrasi dan aset yang tertib. Menurutnya, pembangunan dapur MBG harus disertai mekanisme yang akuntabel, mulai dari penggunaan bahan baku hingga kelayakan fungsi dapur.
“Harus dijalankan dengan serius, administrasi lengkap, dan mekanisme penggunaan bahan yang tepat. Program ini merupakan prioritas Presiden dan harus diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Rudy dilansir dari laman Diskominfo.
Rudy juga meminta percepatan sertifikasi laik fungsi bagi dapur MBG yang telah selesai dibangun, serta penataan inventarisasi lahan dan aset daerah agar koordinasi dengan koperasi desa Merah Putih dan dapur MBG berjalan efektif.
Ia menargetkan seluruh siswa di Kabupaten Bogor dapat menerima manfaat MBG, sebelum nantinya program juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak stunting.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Fusia Meidiawaty, memaparkan bahwa dari total 288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 195 SPPG (67%) telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS).
Pelatihan tersebut melibatkan seluruh karyawan dapur, dengan rata-rata 47 pegawai per SPPG, sehingga 100 persen pegawai terdaftar telah tersertifikasi pelatihan dasar keamanan pangan.
Selain itu, inspeksi kesehatan lingkungan sudah dilakukan pada 163 SPPG (56,5%) oleh petugas Puskesmas, mencakup kebersihan dapur, kualitas air, dan fasilitas penyajian makanan.
Kemudian, 163 SPPG juga telah mengirimkan sampel makanan dan air ke Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) untuk pengujian standar higienitas.
Hingga awal November, baru 35 SPPG (12,6%) yang berhasil memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Proses ini bagian dari percepatan sertifikasi higiene sanitasi di seluruh SPPG Kabupaten Bogor, agar sekolah-sekolah dapat memastikan kualitas pangan dan gizi yang aman bagi peserta didik,” ungkap Fusia. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
