Publikbicara.com — Penutupan sementara sejumlah tambang di Kabupaten Bogor kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Wakil Bupati Bogor meminta para camat dan kepala desa di tiga wilayah terdampak—Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang—untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap dampak sosial yang muncul di masyarakat.
Menurut Wabup, pendataan meliputi berbagai aspek, mulai dari meningkatnya angka pengangguran akibat berhentinya aktivitas sopir truk, kernet, karyawan, hingga pekerja lepas, sampai kerugian yang dialami pengusaha maupun pelaku UMKM lokal.
Tak hanya itu, persoalan anak putus sekolah karena orang tuanya kehilangan mata pencaharian, serta meningkatnya kerentanan kesehatan dan angka kemiskinan juga harus masuk dalam catatan.
“Semua hasil pendataan akan menjadi bahan kajian Pemkab Bogor yang nantinya kami bersama Pak Bupati sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat,” ujar Wabup Jaro Ade.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga ketenangan di masyarakat. “Kami berharap warga tetap sabar dan kondusif. Pemerintah pasti mengambil langkah demi kebaikan bersama, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Kita semua cinta Kabupaten Bogor.”
Sebagai catatan, penutupan sementara ini berdasarkan edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Sejumlah desa terdampak di antaranya berada di Kecamatan Cigudeg (Rengasjajar, Batujajar, Tegalega, Bangunjaya, Argapura, Cintamanik, Mekarjaya, dan Banyuasih), Kecamatan Rumpin (Cipinang dan Banjarpinang), serta Kecamatan Parung Panjang (Gorowong dan Cikuda).
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah penertiban aktivitas pertambangan, tetapi juga mendorong lahirnya solusi komprehensif yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Bogor.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
