Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Publikbicara.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berikan penjelasan terkait penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Bogor.
Dedi Mulyadi menjelaskan kebijakan tersebut diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur.
“Yang pertama begini, sudah hampir 115 orang meninggal, lebih dari 150 orang luka, dan infrastruktur banyak yang rusak,” jelasnya di Balai Pakuan, Kota Bogor, Senin (29/9).
Dedi juga menanyakan, kenapa waktu ada yang meninggal dan infrastruktur rusak tidak ada yang demo.
“Yang demo sekarang pasti mereka yang punya kepentingan terhadap siklus ekonomi,” sebut Dedi.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara roda ekonomi, perlindungan rakyat, dan keberlangsungan infrastruktur.
“Ekonomi harus jalan, rakyat harus terlindungi, infrastruktur harus baik,” sebutnya.
Dia menilai pembangunan jalan khusus tambang itu tidak bisa hanya dibebankan kepada APBN.
“Nanti saya tanya penambangnya, mau bangun jalan khusus tambang atau tidak. Karena kalau dengan dana APBN, itu besar sekali. Pendapatan dari tambang sendiri berapa? Pemerintah tidak boleh mengeluarkan anggaran hanya untuk satu kepentingan,” tegas Dedi.
Sebelumnya, buntut penutupan operasional tambang sementara oleh Gubernur Jawa Barat membuat ratusan masyarakat turun ke jalan.
Aksi yang dilakukan oleh para buruh, supir, kuli tambang, Ibu-Ibu dan mahasiswa itu berlangsung di Jalan Raya Lebakwangi, perempatan pasar, Cigudeg, Kabupaten Bogor.
“Ini bentuk jeritan rakyat yang selama ini bergantungan terhadap perusahaan tambang,” kata Aa Permana pemuda Rengasjajar di lokasi aksi, Senin (29/9/2025).
Secara tegas, bahwa aksi itu murni gerakan masyarakat yang menolak keputusan Gubernur sepihak yang mana melakukan penutupan tambang berizin di tiga Kecamatan yaitu Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
