Publikbicara.com– Seminar “Keterbukaan Informasi dan Kemitraan dengan Media” yang digelar Pemkab Bogor bersama Radar Bogor, Kamis (4/92025), jadi panggung kritik telak bagi para kepala sekolah dan kepala desa.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan wartawan adalah garda demokrasi yang wajib dihormati.
“Jurnalistik bukan sekadar profesi, tapi tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi akurat dan independen,” tegasnya.
Analis Penuntut Umum Kejaksaan, Yohanna Martalina, lebih keras lagi, Ia menyampaikan bahwa ketakutan menghadapi wartawan merupakan tanda tanya.
“Ketakutan menghadapi wartawan justru tanda ada potensi penyimpangan. Tidak ada alasan pejabat publik menghindari keterbukaan informasi.”
Sementara itu, Wakil Ketua PWI Kabupaten Bogor, Sofwan Ali, menohok langsung terkait hal tersebut.
“Wartawan tidak pakai uang negara, sementara kepala sekolah dan kepala desa mengelola dana publik. Kalau takut diawasi, patut dicurigai ada masalah.” kata Sofwan.
Ia menyinggung hasil liputan para wartawan yang tergabung di PWI soal dana BOS dan Dana Desa yang kerap jadi pintu masuk investigasi penyalahgunaan anggaran.
Seminar ini menjadi momentum penting, pejabat daerah diingatkan, media bukan musuh, melainkan mitra pengawas. Keterbukaan informasi bukan pilihan, tapi kewajiban.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
