Publikbicara.com – Djojohadikusumo, secara tegas mengakui adanya potensi praktik korupsi dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan telah memberikan peringatan keras kepada sang kakak, Presiden Prabowo, agar program ini dikawal dengan sangat ketat.
“Tentu ada banyak kerikil-kerikil, tentu banyak kesalahan. Kita sangat waspada terhadap korupsi karena ini menyangkut uang yang besar sekali,” ujar Hashim dalam acara Grand Launching Center for Policy Studies Prasasti, yang digelar di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025). “Pak Prabowo sudah wanti-wanti, kita harus kawal Makanan Bergizi Gratis,” tambahnya.
Hashim juga menyinggung bahwa dirinya secara rutin menerima laporan mengenai dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana program MBG.
Ia bahkan mengaku tidak segan langsung menghubungi pimpinan BGN, Dadan Hindayana, setiap kali menerima informasi yang mencurigakan.
“Saya pribadi terima info mengenai korupsi di BGN. Kalau ada, saya langsung minta diperiksa, minta dikaji, apa benar atau tidak,” tegasnya.
Prasasti, Lembaga Pemantau Baru Program Prioritas Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga memperkenalkan lembaga Prasasti, think tank yang ia dirikan bersama ekonom senior Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia (2003–2008) dan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.
Prasasti diharapkan dapat menjadi lembaga independen yang memberikan evaluasi objektif terhadap berbagai program vital pemerintah, khususnya MBG.
“Kami harap Prasasti bisa memberikan masukan ilmiah berdasarkan data kepada BGN. Ini penting agar pemerintah bisa bergerak cepat jika ada persoalan,” tuturnya.
Tidak hanya MBG, Hashim juga menyoroti program-program besar lain yang rawan disusupi praktik korupsi.
Ia menyebut Program 3 Juta Rumah untuk perumahan sosial dan pembangunan Sekolah Garuda yang dipimpin Wakil Mendikbud Stella Christy, sebagai program dengan risiko serupa.
“Ini program-program yang sangat vital. Selain itu juga ada program swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan sendiri sudah mulai menunjukkan hasil,” katanya.
Hashim menegaskan bahwa semua pihak harus turut bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan program-program prioritas negara.
Ia mendorong para pakar, baik dari dalam maupun luar Prasasti, untuk tidak ragu melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang.
“Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu melihat ada kejadian korupsi, kita harus laporkan dan periksa. Jangan sampai ini mencoreng program prioritas dari Pak Prabowo. Kita harus berani memulai. Dan sudah dimulai,” pungkasnya.
Pernyataan terbuka Hashim ini menjadi alarm dini terhadap potensi penyimpangan dana publik dalam program-program unggulan pemerintah.
Harapan besar kini tertumpu pada integritas dan sistem pengawasan ketat untuk memastikan program-program tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
