Publikbicara.com — Pemerintah Kabupaten Jepara mengambil langkah tak biasa namun penuh terobosan dalam menangani persoalan anak jalanan, khususnya anak-anak punk.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengumumkan bahwa Sekolah Rakyat (SR) yang telah digagas di wilayahnya akan terbuka bagi kelompok anak punk dan anak jalanan yang selama ini hidup di ruang-ruang publik.
Dalam pernyataannya, Witiarso menjelaskan bahwa SR hadir bukan hanya untuk anak-anak kurang mampu secara ekonomi, tetapi juga sebagai solusi pemutus mata rantai kemiskinan sosial dan perilaku menyimpang.
Salah satu pendekatan yang diterapkan di sekolah ini adalah pendidikan dengan nuansa semi militer.
“Pendidikan semi militer penting agar anak-anak memiliki disiplin, kepribadian, dan karakter unggul. Ini bukan sekadar sekolah, tapi tempat pembentukan mental positif,” kata Witiarso, Selasa (24/6), dikutip dari Antara.
Ia mencontohkan keberhasilan pola pendidikan serupa dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional yang saat ini mengisi pos-pos penting di kementerian dan instansi pemerintahan.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemkab Jepara, terdapat sejumlah titik di kota tersebut yang selama ini menjadi tempat mangkal anak-anak jalanan yang berdandan ala punk, seperti di Perempatan Gotri, sekitar Pasar Pecangaan, dan Perempatan Bawu.
Aktivitas mereka tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga memunculkan keresahan di kalangan pengguna jalan dan warga sekitar.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Bantrung, Nur Sholeh, dalam kegiatan Bupati Ngantor di Desa yang berlangsung di Batealit. Ia mengaku kerap menerima keluhan warga soal maraknya anak-anak punk yang dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban.
“Kami menerima banyak aduan warga yang resah dengan keberadaan anak punk, karena seringkali menimbulkan dampak negatif di lingkungan,” ujarnya.
Berbeda dengan pendekatan hukum yang kerap kali justru meminggirkan mereka, SR menawarkan ruang pendidikan dan pembinaan berbasis karakter.
Program ini diharapkan bisa menjadi alternatif rehabilitasi sosial yang lebih manusiawi.
Pendidikan semi militer yang dimaksud bukan dalam konteks pelatihan keras atau militeristik ekstrem, melainkan penanaman nilai-nilai disiplin, kerja sama, kebersamaan, dan tanggung jawab yang selama ini menjadi kekurangan dalam lingkungan hidup anak-anak jalanan.
Langkah Pemkab Jepara ini menjadi sorotan karena menggabungkan pendekatan sosial, pendidikan, dan budaya disiplin dalam satu program.
Sekolah Rakyat menjadi simbol bahwa pemerintah hadir, bukan hanya dengan sanksi atau razia, tetapi lewat program jangka panjang yang membangun masa depan anak-anak dari kelompok termarjinalkan.
Program ini juga dipandang sebagai respons langsung terhadap keresahan masyarakat tanpa harus menciptakan stigmatisasi atau konflik sosial baru.
“Kita tidak hanya ingin menyelamatkan anak-anak ini dari jalanan, tapi juga ingin mereka tumbuh menjadi bagian dari solusi, bukan masalah,” tegas Bupati Witiarso.
Dengan hadirnya SR sebagai ruang inklusif pembinaan karakter, Jepara kini mengirimkan pesan kuat bahwa setiap anak, dari latar belakang manapun, pantas mendapatkan kesempatan kedua — dan bahkan masa depan yang lebih baik.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
