Publikbicara.com– Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari kelompok rentan, di mana seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta pemerintah daerah.
Namun, di tengah antusiasme publik, muncul sejumlah informasi menyesatkan di media sosial yang mengklaim adanya rekrutmen terbuka untuk posisi guru Sekolah Rakyat.
Salah satu akun Facebook bernama “yosi arsyani” mengunggah narasi yang menyebut bahwa rekrutmen guru Sekolah Rakyat telah dibuka.
Dalam unggahannya, disertakan tautan pendaftaran yang disebut sebagai jalur resmi dari pemerintah. Unggahan ini mendapatkan respons besar dibagikan 67 kali, memperoleh lebih dari 1.400 tanda suka, dan menuai puluhan komentar sejak tayang pada 22 April hingga 5 Mei 2025.
“Proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka,” tulis akun tersebut, sembari mengajak para pendidik untuk turut berkontribusi dalam program ini.
Namun sebagian warganet mulai mempertanyakan keabsahan informasi itu—dan kecurigaan mereka ternyata tak salah.
Hasil Penelusuran Fakta: Tautan Tidak Resmi, Narasi Menyesatkan
Tim riset melakukan pemeriksaan terhadap tautan yang dibagikan akun tersebut melalui situs urlscan.io.
Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah seperti Kemensos, Kemendikdasmen, maupun portal rekrutmen nasional.
Justru, halaman tersebut meminta informasi pribadi seperti nomor Telegram pengguna tanda-tanda yang mengarah pada modus penipuan digital.
Selain itu, poster yang menyertai unggahan akun tersebut rupanya merupakan materi promosi dari program berbeda.
Poster itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram “nyalanesia” dan sebenarnya digunakan dalam rekrutmen penggerak literasi daerah, bukan guru Sekolah Rakyat.
Rekrutmen Guru Resmi Sudah Diatur Pemerintah
Mengacu pada informasi di situs resmi Kemensos, proses rekrutmen guru dan peserta didik Sekolah Rakyat dimulai pada April 2025.
Namun, mekanismenya tidak dilakukan secara terbuka sembarangan melalui media sosial, melainkan lewat kanal resmi pemerintah.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menegaskan bahwa guru yang direkrut berasal dari 60.000 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kemendikdasmen telah memetakan persebaran para guru tersebut agar mereka dapat mengajar di daerah asal masing-masing, sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat.
“Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya kompetensi akademik. Karena murid-murid ini berasal dari keluarga yang sangat membutuhkan perhatian khusus,” jelas Nuh.
Pemerintah juga membuka peluang penugasan bagi Guru ASN untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.
Para calon guru diwajibkan mengikuti seleksi guna mengukur kesiapan dan kompetensi mereka.
Salah satu laman pendaftaran resmi dan dapat diverifikasi ialah https://bit.ly/GuruSekolahRakyat, yang khusus digunakan untuk rekrutmen guru Sekolah Rakyat di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Yusmin, menyatakan bahwa proses seleksi terbuka bagi guru ASN maupun non-ASN, dengan prioritas bagi lulusan PPG Prajabatan yang belum berstatus ASN.
Persyaratan administrasi antara lain fotokopi ijazah, KTP, SKCK, surat keterangan sehat, serta surat permohonan resmi kepada gubernur setempat.
Munculnya klaim rekrutmen guru Sekolah Rakyat di media sosial menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Apalagi jika informasi tersebut disertai tautan tidak resmi atau permintaan data pribadi yang mencurigakan.
Kesimpulannya, klaim rekrutmen guru Sekolah Rakyat yang tersebar luas di media sosial adalah hoaks.
Pemerintah telah memiliki mekanisme tersendiri untuk perekrutan, dan semua informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal pemerintah. Waspadai informasi palsu dan jadilah pengguna internet yang cerdas.
Redaksi menyarankan masyarakat untuk selalu mengecek ulang informasi pendidikan atau rekrutmen melalui situs resmi Kementerian dan pemerintah daerah terkait.
Jangan pernah memberikan data pribadi pada tautan yang tidak jelas asal-usulnya.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
