Publikbicara.com – Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang seharusnya menjadi forum demokrasi dikabarkan berubah menjadi panggung protes, setelah seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memutuskan melakukan aksi walk out.
Langkah itu diambil sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai melukai kehormatan lembaga legislatif.
Pernyataan Dedi yang disampaikan dalam Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu dianggap Fraksi PDIP telah melecehkan martabat DPRD.
Ketegangan kian meningkat ketika Gubernur Dedi tak hadir dalam rapat paripurna, dan hanya mengutus Wakil Gubernur Erwan Setiawan sebagai perwakilan.
“Ucapan Gubernur di Musrenbang Cirebon jelas menyinggung marwah DPRD. Kami menuntut klarifikasi langsung, bukan lewat perantara,”seperti dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu, (17/05/2025) tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP, saat mengajukan interupsi dalam sidang.
Puncak kekecewaan pun ditunjukkan secara terbuka, ketika seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar dari PDIP, Ono Surono, meninggalkan ruang sidang secara serempak.
Kendati demikian, rapat tetap dilanjutkan untuk membahas pandangan fraksi-fraksi serta respons eksekutif terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Namun, absennya Gubernur di momen penting ini dinilai semakin memperlebar jarak komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Sejumlah kalangan menilai, sikap tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan minimnya penghormatan terhadap mekanisme demokrasi yang sehat.
Friksi antarlembaga ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kelangsungan pembangunan di Jawa Barat.
“Ketika kepala daerah menyampaikan pernyataan yang menyinggung institusi lain, maka itu bukan sekadar soal etika, tapi soal tanggung jawab politik,” ujar pengamat politik lokal yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memperlihatkan adanya krisis kepercayaan yang mestinya diselesaikan melalui dialog terbuka, bukan saling menyerang di ruang publik.
Pemerintah provinsi dituntut untuk lebih bijak dalam menyampaikan sikap dan pernyataan agar harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga.
Di tengah dinamika politik yang terus memanas, publik berharap agar para pemimpin daerah dapat mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan ego kelembagaan.
Sebab, ketika hubungan antarlembaga terganggu, maka roda legislasi dan pembangunan pun berisiko terhambat.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
