Publikbicara.com– Suasana rapat Komisi II DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/4/2025), mendadak hangat ketika nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, disebut secara khusus oleh koleganya dari Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Rapat yang membahas soal alokasi dana pusat ke daerah hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini sempat diselingi gurauan yang menggelitik. Rudy, di hadapan para pejabat daerah dan Wakil Menteri Dalam Negeri, melontarkan sapaan tak biasa.
“Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, ‘Gubernur Konten’. Mantap nih Kang Dedi,” ucap Rudy sambil tersenyum, mengundang gelak tawa hadirin.
Namun sapaan tersebut tak sekadar berhenti menjadi candaan. Saat tiba giliran berbicara, Dedi Mulyadi menanggapinya dengan santai namun penuh makna.
Ia justru menjadikan “Gubernur Konten” sebagai pembuka pemaparan pentingnya tentang efektivitas anggaran.
“Pak Gubernur Kaltim menyebut saya ‘Gubernur Konten’. Alhamdulillah, dari konten yang saya buat itu justru bisa menurunkan belanja rutin iklan,” kata Dedi.
Dengan nada tenang, ia mengungkapkan data yang mengejutkan: dahulu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghabiskan hingga Rp50 miliar untuk belanja iklan kerja sama dengan media.
Namun, sejak dirinya aktif membuat konten di media sosial, angka itu menurun drastis menjadi hanya Rp3 miliar—dengan hasil yang tetap masif dan viral.
“Biasanya kerja sama media untuk iklan Rp50 miliar, sekarang cukup Rp3 miliar tapi viral terus. Terima kasih,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu, disambut sejumlah anggukan dan tepuk tangan.
Aktivitas Dedi membuat konten bukanlah hal baru.
Sejak menjabat sebagai anggota legislatif, ia telah aktif mendokumentasikan kesehariannya lewat kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang kini telah memiliki 6,87 juta subscriber.
Dari berbagi momen bersama keluarga, menyapa warga di pelosok desa, hingga menjalankan tugas pemerintahan—semuanya direkam dan dibagikan secara terbuka.
Tentu, gaya komunikasinya ini menuai pro dan kontra. Ada yang memujinya sebagai pemimpin zaman digital yang transparan dan dekat dengan rakyat, namun tak sedikit pula yang menuduhnya sedang membangun pencitraan politik.
Namun, Dedi tak menampik tudingan itu. Ia justru membenarkan bahwa setiap pejabat publik memang harus memiliki citra—bukan yang dibuat-buat, melainkan yang tumbuh dari konsistensi kerja.
“Benar itu pencitraan, karena setiap pejabat publik harus punya citra. Dan citra itu harus dilakukan secara konsisten, bukan pura-pura atau dadakan,” tegasnya suatu waktu.
Bagi Dedi, konten adalah cara baru menyampaikan kerja, menjangkau rakyat, dan membuka ruang diskusi langsung tanpa batas birokrasi.
“Saya mah nggak pernah bikin konten. Yang ada hanya perjalanan yang direkam kamera, lalu diposting,” ujarnya merendah.
Di era digital seperti saat ini, mungkin pemimpin tak hanya dituntut bekerja, tapi juga mampu menunjukkan apa yang mereka kerjakan bukan demi popularitas, tetapi untuk membangun kepercayaan.
Dan di tengah rapat formal itu, gelar ‘Gubernur Konten’ justru menjadi panggung pembuktian bahwa teknologi, jika dimanfaatkan dengan bijak, bisa menjadi alat efektif untuk menyapa rakyat sekaligus menyelamatkan anggaran negara.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
