Publikbicara.com– Sejumlah kebijakan ekonomi global dan keputusan korporasi mewarnai perkembangan pasar pada Kamis, 10 April 2025.
Berikut rangkuman informasi penting dari dalam dan luar negeri yang perlu dicermati investor:
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penundaan sementara implementasi tarif resiprokal yang lebih tinggi untuk 56 negara selama 90 hari ke depan.
Kebijakan ini ditujukan sebagai upaya memberikan ruang negosiasi lebih lanjut di tengah ketegangan perdagangan global.
Namun, tarif terhadap China justru dinaikkan dari 104% menjadi 125%. Langkah ini merupakan respons atas tindakan retaliasi perdagangan dari pihak China.
Sementara itu, tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh impor ke AS tetap diberlakukan.
Di dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bahwa tarif sebesar 32% yang dikenakan AS kepada Indonesia dapat mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3 hingga 0,5 poin persentase.
Dari sisi korporasi, PT Matahari Department Store Tbk ($LPPF) mengumumkan rencana pembagian dividen tunai sebesar Rp300 per saham untuk tahun buku 2024.
Total dividen yang akan dibagikan mencapai sekitar Rp677,5 miliar, atau setara dengan dividend payout ratio sebesar 82%.
Dengan harga saham per 10 April di level Rp1.975, maka estimasi dividend yield mencapai 15,2%.
Cum date di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada 21 April 2025, dengan jadwal pembayaran dividen pada 29 April 2025.
Sementara itu, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ($JPFA) juga menyetujui pembagian dividen final tahun buku 2024 sebesar Rp70 per saham, dengan total nilai Rp813,9 miliar.
Dengan harga saham per 10 April, estimasi dividend yield final berada di kisaran 3,5%.
Sorotan Lain: Balasan Tarif dari Uni Eropa dan Reformasi Subsidi Rumah
Negara-negara anggota Uni Eropa secara resmi menyetujui tarif sebesar 25% untuk berbagai produk asal AS sebagai balasan atas kebijakan tarif 25% AS terhadap baja dan aluminium dari Uni Eropa.
Sementara itu, dari sektor domestik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji perubahan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi penerima program subsidi rumah.
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
