Publikbicara.com Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Salah satunya daei Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office), Hasan Nasbi.
Ia menilai bahwa metode pengukuran demokrasi yang digunakan secara global sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
“Kalau Israel yang melakukan pembantaian terhadap bangsa Palestina, termasuk anak-anak yang tidak berdosa, justru mendapat peringkat demokrasi lebih tinggi dari Indonesia, saya rasa alat ukur mereka sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Sepertinya, indikator yang digunakan perlu diperbarui agar lebih universal dan tidak bias terhadap nilai-nilai bangsa Eropa,” ujar Hasan Nasbi.
Pernyataan tersebut mengkritisi standar indeks demokrasi yang cenderung mengacu pada perspektif Barat.
Menurutnya, demokrasi seharusnya tidak hanya diukur dari aspek kebebasan berbicara dan politik elektoral, tetapi juga dari bagaimana sebuah negara menjaga keadilan, kesejahteraan rakyat, serta hak asasi manusia secara menyeluruh.
Penurunan peringkat Indonesia dalam indeks ini harus menjadi bahan evaluasi, namun bukan berarti demokrasi di Tanah Air mengalami kemunduran secara substansial.
Sebaliknya, justru perlu ada dorongan agar indikator global yang digunakan untuk menilai demokrasi suatu negara dapat lebih objektif dan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, serta nilai-nilai lokal yang berlaku.
Reformasi alat ukur demokrasi menjadi penting agar tidak ada standar ganda dalam menilai suatu negara.
Apalagi, jika negara yang jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM berat justru mendapat skor lebih baik dalam indeks demokrasi dunia.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
