Publikbicara.com – Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro Sudibyo Putro Rajaputra Narendra Mataram, akhirnya memberikan klarifikasi terkait unggahannya yang sempat menghebohkan publik.
Sebelumnya, dalam sebuah unggahan di fitur Story Instagram pribadinya (@kgpaa.hamangkunegoro) pada Jumat (28/2), ia menuliskan pernyataan yang cukup mengejutkan:
“Nyesel Gabung Republik.” Unggahan tersebut sontak menjadi perbincangan luas dan memicu berbagai spekulasi mengenai sikapnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui konferensi pers yang digelar di Keraton Solo, Pengageng Sasana Wilapa KPA H. Dany Nur Adiningrat membacakan klarifikasi resmi dari KGPAA Hamangkunegoro.
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bukan sikap anti-NKRI.
“Ini adalah ekspresi kekecewaan sekaligus kritik dari seorang anak muda terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Namun, meski mengkritik, beliau tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran serta setia kepada Republik,” ujar Dany.
Dalam pernyataan resminya, KGPAA Hamangkunegoro menjelaskan bahwa unggahan tersebut tidak terlepas dari kekecewaannya terhadap sejumlah persoalan nasional, termasuk kasus korupsi yang mencoreng wajah pemerintahan.
“Unggahan saya merupakan bentuk kritik dan sindiran terhadap para penyelenggara negara. Saya ingin menyoroti bahwa tata kelola pemerintahan saat ini jauh dari harapan para leluhur kami yang dahulu turut berjuang demi berdirinya NKRI,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kontribusi besar para leluhurnya dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk Sri Susuhunan Pakubuwono VI, Pakubuwono X, dan Pakubuwono XII, yang bahkan secara sukarela menyerahkan wilayah Surakarta untuk bergabung dengan Indonesia.
Namun, menurutnya, semangat pengabdian tersebut kini justru dinodai oleh tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin jauh dari nilai-nilai perjuangan bangsa.
“Para pemimpin seharusnya memiliki kesadaran moral dan etika dalam mengelola negara demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” lanjutnya.
Menurut KPA H. Dany Nur Adiningrat, ada empat isu utama yang melatarbelakangi kritik KGPAA Hamangkunegoro terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran:
1. Kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga
2. Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan tutupnya PT Sritex Sukoharjo
3. Korupsi di PT Timah
4. Kasus proyek pagar laut di perairan Tangerang, Banten
Selain itu, KGPAA Hamangkunegoro juga mempertanyakan status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang hingga kini masih ditangguhkan oleh pemerintah.
“Mungkin ini yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah. Kritik ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi negara,” ujar Dany.
Di akhir pernyataannya, KGPAA Hamangkunegoro menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan prinsip ketatanegaraan sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
Namun, ia juga mengajak generasi muda untuk lebih sadar terhadap sejarah dan berperan aktif dalam membangun bangsa.
“Saya mengajak seluruh generasi muda untuk kritis dan bijaksana dalam mengisi kemerdekaan ini. Pemerintah harus kembali ke nilai-nilai luhur perjuangan bangsa demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, KGPAA Hamangkunegoro berharap kritiknya dapat menjadi refleksi bagi pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan amanah reformasi dengan lebih baik.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
