Dibalik Bencana, Ada Baiknya Lakukan Ruwatan Kepemimpinan: Sebuah Ritual atau Refleksi Spiritual?

Publikbicara.com – Pergantian kepemimpinan dalam suatu bangsa (atau daerah) sering kali diiringi dengan berbagai dinamika, baik sosial, politik, maupun bencana alam.

Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, tetapi bisa dimaknai sebagai respons alam terhadap perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks spiritual, Jaringan Kebudayaan Rakyat (Jaker) Kabupaten Bogor menilai bahwa setiap pemimpin memiliki peran sebagai Khalifatul fil ardh.

Ya, Khalifatu fil ardh yakni wakil Allah di bumi yang bertugas untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, serta menjaga keseimbangan alam.

Dalam Islam, konsep Khalifatu fil ardh telah diabadikan dalam Al-Qur’an, tepatnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 30. Maknanya mencakup beberapa tanggung jawab besar, di antaranya:

1. Memimpin dan mengatur kehidupan di bumi.
2. Membimbing umat agar kembali kepada Allah
3. Membangun kesejahteraan, keadilan, dan kejujuran
4. Menjaga hak setiap makhluk,
5. Termasuk menjaga hal alam melalui kelestarian alamnya.

Namun, realitasnya, pemimpin sering kali lebih sibuk dengan urusan politik dan ekonomi, sementara aspek spiritual dan ekologis diabaikan.

Padahal, keadilan dan keseimbangan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam. Inilah yang membuat konsep ruwatan menjadi relevan dalam setiap pergantian kepemimpinan.

Ruwatan dalam budaya Nusantara adalah ritual penyucian dan pembebasan dari malapetaka, itu pada umumnya.

Namun sisi lain, Ruwatan pun mencakup hal-hal terkecil seperti mensucikan atau melepaskan kemelekatan diri.

Jika dipahami secara lebih luas, ruwatan bukan sekadar tradisi, tetapi bisa menjadi momentum introspeksi bagi para pemimpin baru, termasuk Gubernur, Bupati, dan seluruh pemangku kebijakan di Jawa Barat.

Dalam Islam, ruwatan bisa dimaknai dengan tiga tahapan spiritual, yaitu:

1. Tafakur – Perenungan mendalam terhadap amanah kepemimpinan, memahami hakikat kekuasaan sebagai titipan Allah.

2. Tadabbur – Merenungkan segala aspek kehidupan, termasuk dampak kebijakan terhadap rakyat dan alam.

3. Tasyakur binni’mah – Mensyukuri nikmat kekuasaan dengan menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Jika pemimpin memahami konsep ruwatan sebagai refleksi dan koreksi diri, maka kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan keseimbangan ekologi.

Maka, bukan hanya alam yang perlu “diruwat”, tetapi juga kebijakan yang sering kali melupakan hak rakyat kecil dan kelestarian lingkungan.

Jika kepemimpinan baru tidak segera melakukan “ruwatan kebijakan”, bukan tidak mungkin malapetaka yang lebih besar akan datang bukan karena takdir semata, tetapi akibat kelalaian manusia dalam mengelola bumi yang diamanahkan kepada mereka.

Jadi, apakah kita masih menganggap ruwatan hanya sebagai ritual budaya? Atau sudah saatnya melihatnya sebagai kebutuhan spiritual dan refleksi kebijakan yang lebih beradab?***

(Sumber: Jaringan Kebudayaan Rakyat Bogor).