Publikbicara.com – Wacana pembentukan Kabupaten Jasinga sebagai Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) pernah mencuat beberapa dekade lalu, seiring dengan kebutuhan pemekaran Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah sangat luas.
Namun, meski sempat mengemuka, gagasan ini perlahan meredup dan akhirnya tenggelam tanpa kejelasan.
Pertanyaannya, mengapa nama Kabupaten Jasinga seolah dilupakan? Apakah ini semata karena alasan administratif dan teknis, atau ada faktor lain yang lebih kental dengan nuansa politis?
Jasinga: Nama dengan Makna dan Sejarah Kuat
Jasinga bukan sekadar sebuah kecamatan di bagian barat Kabupaten Bogor, tetapi memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan Kabupaten Bogor itu sendiri.
Bahkan, dalam catatan sejarah, nama Jasinga memiliki hubungan dengan Bupati Bogor pertama. Yakni, Raden Ipik Gandamana.
Ini menunjukkan bahwa Jasinga memiliki nilai historis yang kuat, yang seharusnya bisa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam wacana pemekaran daerah.
Namun, realitas politik sering kali berbicara lain. Alih-alih mempertimbangkan aspek historis, ekonomi, dan sosial dalam proses pemekaran, faktor politis justru lebih dominan.
Ada indikasi bahwa gagasan pemekaran Kabupaten Jasinga tersingkir bukan karena tidak layak, tetapi lebih karena kepentingan kelompok tertentu yang merasa tidak diuntungkan jika pemekaran ini terjadi.
Adakah Sentimen Politik dan Egosentris Elit?
Tidak bisa dimungkiri bahwa pemekaran daerah sering kali menjadi ajang tarik-menarik kepentingan politik.
Keputusan untuk memisahkan wilayah dari induknya bukan sekadar soal administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan dan anggaran.
Dalam banyak kasus, jika sebuah wilayah tidak mendapat dukungan kuat dari elit politik yang berkuasa, maka peluang untuk dimekarkan menjadi kecil.
Nasib Jasinga tampaknya berada dalam pusaran dinamika ini.
Alih-alih berkembang sebagai entitas administratif baru yang berpotensi mendorong pembangunan wilayah barat Bogor, nama Jasinga justru meredup.
Bisa jadi, ada kelompok yang merasa tidak diuntungkan jika Kabupaten Jasinga benar-benar berdiri.
Lebih lanjut, dalam konteks kekinian, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah: apakah pemekaran Kabupaten Bogor masih diperlukan?
Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Bogor memang menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan.
Jika pemekaran bisa menjadi solusi bagi pelayanan publik yang lebih baik, maka gagasan seperti Kabupaten Jasinga seharusnya tetap menjadi bahan diskusi yang serius.
Namun, pemekaran tidak boleh hanya menjadi alat politik segelintir elite.
Jika memang ada dorongan untuk membentuk Kabupaten Jasinga, maka kajian yang mendalam perlu dilakukan.
Aspek ekonomi, sosial, budaya dan tentu infrastruktur harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar ambisi politik atau sentimen historis semata.
Kesimpulan nya, sejarah mencatat bahwa Kabupaten Jasinga pernah menjadi gagasan yang cukup kuat, tetapi tenggelam karena berbagai faktor, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik tertentu.
Kini, dengan dinamika pembangunan yang terus berkembang, perlu ada diskusi lebih lanjut tentang relevansi pemekaran wilayah, terutama jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apakah Kabupaten Jasinga masih berpeluang muncul kembali dalam peta administrasi Indonesia?
Itu semua bergantung pada kebijakan pemerintah, kajian akademis, serta kehendak masyarakat yang benar-benar menginginkan perubahan.
“Yang jelas, pemekaran daerah harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan hanya permainan politik semata.” Ra Dien, Jasinga, (26/02025).**
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
