Publikbicara.com – Menteri Komunikasi dan Digital (KomDigi) Meutya Hafid menjadi sorotan setelah mengangkat Rudi Sutanto, alias Rudi Valinka, sebagai Staf Khusus Menteri di Bidang Strategi Komunikasi.
Pasalnya, Rudi dikenal luas sebagai pendengung (buzzer) pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014-2019, melalui akun kontroversial @Kurawa di media sosial X (sebelumnya Twitter).
Saat dikonfirmasi awak media mengenai rekam jejak staf khusus barunya, Meutya tampak bingung. Ia mengaku tidak mengetahui latar belakang Rudi Valinka atau akun @Kurawa, dengan alasan jarang bermain Twitter.
Pernyataan ini justru menimbulkan kritik dari berbagai pihak yang menilai pengangkatan staf khusus dilakukan tanpa transparansi.
Legitimasi Pemerintah Dipertanyakan
Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai keputusan Meutya Hafid semakin memperjelas bahwa pemerintah memang melibatkan buzzer dalam strategi komunikasinya.
“Ini seperti pengakuan bahwa buzzer memang dipakai untuk mengelola opini publik,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).
Menurutnya, penunjukan seorang pendengung sebagai staf khusus dapat merusak legitimasi informasi pemerintah.
Publik akan semakin sulit membedakan apakah informasi yang disampaikan berbasis fakta atau sekadar opini yang direkayasa demi kepentingan politik.
“Dalam komunikasi politik, ini disebut spin doctor, yang tugasnya membentuk opini publik agar menguntungkan pihak tertentu. Ketika pemerintah terang-terangan mengangkat buzzer, maka semakin sulit bagi mereka untuk menepis tudingan bahwa informasi yang disampaikan telah dimanipulasi,” tambah Kunto.
Dari Buzzer Jokowi ke Pembela Prabowo
Jejak digital Rudi Valinka menunjukkan dirinya selalu berada di pihak pemerintah, baik pada era Jokowi maupun kini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Pilpres 2024, ia kerap menyerang lawan politik Prabowo, terutama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Namun, hal ini bukan berarti ia selalu mendukung Prabowo. Sebelumnya, saat Prabowo masih menjadi rival Jokowi, akun @Kurawa pernah mengkritik Prabowo, bahkan menyinggung dugaan pelanggaran HAM yang membuatnya di-blacklist oleh Amerika Serikat.
Selain aktif di media sosial, Rudi Valinka juga dikenal sebagai penulis buku A Man Called #Ahok (2016), yang membahas perjalanan politik mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Staf Khusus: Profesional atau Titipan Politik?
Pengangkatan staf khusus di kementerian memang memiliki dasar hukum, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024.
Namun, pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengingatkan bahwa pemilihan staf khusus seharusnya didasarkan pada kompetensi, bukan sekadar titipan politik.
“Jika tugasnya di bidang komunikasi, maka seharusnya yang dipilih adalah orang yang benar-benar ahli dalam komunikasi strategis, bukan sekadar figur yang punya banyak pengikut di media sosial,” kata Herdiansyah.
Ia menegaskan bahwa menteri seharusnya memahami integritas dan rekam jejak anak buahnya.
Jangan sampai staf khusus yang diangkat justru memiliki riwayat kontroversial yang dapat merugikan citra kementerian itu sendiri.
Risiko bagi Kebebasan Berpendapat
Direktur SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menilai pengangkatan buzzer sebagai staf khusus berpotensi membahayakan kebebasan berpendapat di ruang publik.
“Gaya komunikasi seorang pendengung yang cenderung menyerang kritik dapat merusak kebebasan berpendapat dan diskusi yang sehat di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga khawatir strategi komunikasi pemerintah akan menjadi lebih manipulatif dan kurang berpihak pada kepentingan publik.
“Jika staf khususnya adalah buzzer, maka bisa diprediksi bahwa komunikasi pemerintah akan semakin bias dan cenderung membangun narasi yang menguntungkan pihak tertentu saja,” tambahnya.
Polemik Pengangkatan Rudi Valinka
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital membela keputusan pengangkatan Rudi Valinka.
Wakil Menteri KomDigi, Nezar Patria, memastikan bahwa pemilihan Rudi sudah melalui pemeriksaan latar belakang dan memenuhi kualifikasi.
“Pak Rudi telah meneken pakta integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai staf khusus,” ujar Nezar saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Namun, perdebatan mengenai pengangkatan Rudi Valinka masih terus bergulir.
Bagi sebagian pihak, hal ini menandakan semakin eratnya hubungan antara pemerintah dan para pendengung.
Apakah langkah ini akan memperkuat komunikasi pemerintah atau justru semakin menurunkan kepercayaan publik? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
