Publikbicara.com – Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan pandangan tajam terkait sistem politik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor beberapa hari lalu.
Di hadapan tokoh-tokoh politik dari berbagai partai, termasuk Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Prabowo menyoroti perlunya perbaikan mendasar dan efisiensi dalam demokrasi Indonesia.
Sisi lain, pernyataan tersebut menjadi sorotan publik lantaran Prabowo secara lugas menyebut biaya politik yang tinggi sebagai hambatan bagi terciptanya demokrasi yang sehat.
Menurutnya, sistem politik saat ini terlalu mahal dan membuka ruang bagi dominasi kekuatan kapital, sehingga menghambat partisipasi calon pemimpin berkualitas yang memiliki integritas.
Kembali ke Esensi Pancasila:
Menanggapi hal itu, Ra Dien, menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto secara tidak langsung merupakan ajakan untuk kembali kepada nilai-nilai dasar Pancasila dalam memilih pemimpin.
Ra Dien menegaskan bahwa prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan yang tertuang dalam sila keempat Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama.
“Prabowo mengajak kita untuk merenung kembali pada sistem yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Kepemimpinan itu harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kecil seperti RT dan RW, hingga ke tingkat kepala daerah bahkan nasional. Prosesnya harus melalui hikmah, kebijaksanaan, dan musyawarah,” jelas Ra Dien.
Ia juga menekankan bahwa demokrasi yang berlandaskan Pancasila tidak semata-mata menilai calon pemimpin berdasarkan materi atau kekuatan finansial.
“Pemimpin harus dipilih karena integritas dan kualitasnya, bukan karena isi tas atau brankasnya. Jika kita membiarkan sistem liberal-kapitalis saat ini terus berjalan, kita hanya akan melahirkan pemimpin yang mampu membeli suara, bukan pemimpin yang layak dipercaya.”
Kritik Terhadap Sistem Politik Saat Ini:
Sistem politik Indonesia yang dianggap cenderung liberal dan kapitalis menjadi sorotan serius.
Biaya politik yang tinggi untuk maju dalam pemilihan umum, baik di tingkat lokal maupun nasional, dinilai mempersulit munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas dari kalangan masyarakat biasa.
Ra Dien menilai bahwa gagasan Presiden Prabowo Subianto layak untuk didukung sebagai upaya mengoreksi sistem politik yang semakin menjauh dari esensi demokrasi Pancasila.
“Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu adalah kritik tajam, tapi juga solusi persuasif bagi kita semua. Rakyat harus siap pasang badan mendukung upaya perbaikan ini.” pungkasnya.
“Sebab, demokrasi seharusnya membuka kesempatan bagi setiap orang yang berintegritas, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar biaya politik yang mahal,” sambungnya.
Dengan pernyataan ini, Presiden Prabowo Subianto tampaknya tidak hanya ingin menyampaikan kritik, tetapi juga mengajak semua pihak, terutama para pemimpin politik, untuk bersama-sama mereformasi sistem demokrasi Indonesia agar lebih inklusif dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Jika ajakan ini benar-benar direalisasikan, maka diharapkan sistem politik Indonesia bisa kembali ke arah yang lebih ideal, di mana pemimpin dipilih bukan karena uang, tetapi karena kebijaksanaan dan kualitas kepemimpinannya.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
