Publikbicara.com – Jakarta, 9 Desember 2024, kisruh di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) kembali mencuat setelah Munas tandingan digelar oleh sejumlah pengurus PMI yang merasa aspirasinya terpasung.
Munas ini mengukuhkan Agung Laksono, politisi senior Partai Golkar, sebagai Ketua PMI periode 2024-2029.
Agung Laksono menyatakan bahwa pihaknya akan segera mendaftarkan hasil Munas tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM.
“Prosesnya sudah ada protapnya. Pendaftaran akan dilakukan secepatnya oleh tim,” ujar Agung saat dihubungi pada Senin (9/12/2024).
Agung menegaskan, Munas tersebut digelar sesuai aturan organisasi.
Ia juga mengungkapkan bahwa forum itu lahir dari kekecewaan para pengurus PMI terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla (JK), yang dinilai otoriter dan membungkam aspirasi.
“Teman-teman merasa tidak bisa menyampaikan pendapat, ruang mereka terkungkung. Dari situ, muncul inisiatif untuk menggelar Munas tandingan,” katanya.
Dukungan Penuh untuk Jusuf Kalla di Munas Resmi
Di sisi lain, Jusuf Kalla kembali terpilih sebagai Ketua PMI periode 2024-2029 dalam Munas resmi yang berlangsung di Jakarta pada Minggu (8/12/2024).
Keputusan ini diambil secara aklamasi setelah laporan pertanggungjawaban JK untuk periode sebelumnya diterima mayoritas peserta Munas.
Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, menyampaikan bahwa 490 peserta Munas—termasuk pengurus dari 34 provinsi dan Forum Relawan Nasional (Forelnas)—menyatakan dukungan penuh kepada JK.
“Dukungan terhadap Jusuf Kalla sangat kuat. Mayoritas peserta menerima laporan pertanggungjawaban beliau dan menyetujui kepemimpinan untuk periode berikutnya,” ujar Adang.
Dalam laporan panitia kredensial, dua nama muncul sebagai bakal calon ketua umum, yaitu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Namun, Agung gugur karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 20 persen. Sebaliknya, JK berhasil mengantongi lebih dari 50 persen suara utusan yang berhak hadir.
Persaingan Dua Tokoh Senior
Kisruh ini memperlihatkan persaingan dua tokoh senior dalam memperebutkan kursi ketua organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia.
Agung Laksono membawa bendera pembaruan dari kelompok yang merasa terpinggirkan, sementara Jusuf Kalla mendapatkan legitimasi kuat dari mayoritas pengurus.
Keberlanjutan polemik ini masih menjadi tanda tanya besar, terutama jika hasil Munas tandingan benar-benar diajukan ke Kemenkumham.
Akankah ini menciptakan dualisme kepemimpinan di tubuh PMI, ataukah konflik ini dapat segera diselesaikan demi menjaga stabilitas organisasi?
Waktu yang akan menjawab. Namun, publik berharap agar semangat kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama PMI di tengah persaingan internal ini.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
