Publikbicara.com — Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil V, Aan Triana Al Muharrom, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III, memberikan perhatian serius terhadap isu upah buruh di sektor pertambangan.
Dalam keterangannya, Aan menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat.
“Terkait buruh, nanti kita akan tindak lanjuti dengan Disnaker. Karena ini terkait dengan tambang, di mana kabupaten hanya memiliki cabang dinas, maka domain utamanya ada di Provinsi Jawa Barat melalui ESDM.” ujar Aan. Senin, (02/12/2024).
“Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang intens antara Disnaker Kabupaten Bogor dan ESDM Provinsi Jawa Barat,” sambung Aan Teriana Al Muharom.
Isu yang disorot Aan tidak hanya berkutat pada regulasi, tetapi juga pada kesejahteraan buruh.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor sudah mencapai angka Rp4.300.000, dengan potensi kenaikan sebesar 6,5 persen menjadi sekitar Rp4.800.000.
“Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang cukup baik. Namun, untuk memastikan buruh benar-benar merasakan dampaknya, kolaborasi antara Disnaker Kabupaten Bogor dan ESDM Provinsi Jawa Barat harus diperkuat. Apalagi, ESDM adalah pihak yang mengeluarkan izin pertambangan,” tambahnya.
Menurut Aan, masukan dan keluhan para pekerja tambang harus segera ditindaklanjuti agar solusi dapat ditemukan secepat mungkin.
Sinergi antara Disnaker Kabupaten Bogor dan ESDM Provinsi Jawa Barat menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan ini.
Dengan latar belakang Kabupaten Bogor yang memiliki banyak aktivitas pertambangan, isu upah buruh menjadi perhatian khusus.
Aan berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat bekerja sama lebih erat untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan sejahtera bagi para pekerja.
Langkah Konkret yang Ditunggu
Pernyataan Aan Triana ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk kalangan buruh yang berharap adanya langkah konkret.
Tidak hanya soal upah, tetapi juga perlindungan kerja dan peningkatan fasilitas di sektor tambang menjadi agenda yang dinanti-nanti.
Dengan adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan segala persoalan buruh, terutama di sektor tambang, dapat diselesaikan dengan baik.
Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di wilayahnya.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
