Publikcara.com – Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Sutisna, melontarkan protes keras terhadap penghapusan anggaran pembangunan RSUD Parung dari APBD 2025.
Menurut Sutisna, keputusan ini akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Jika anggarannya dicoret, sampai kapan pelayanan di rumah sakit akan terus tertunda?” ujar Sutisna dengan nada tegas dalam pernyataannya.
Ia menilai bahwa meskipun anggaran pembangunan RSUD Parung tergolong besar, seharusnya langkah penganggaran dapat dilakukan secara bertahap, bukan dihapus sepenuhnya.
Saat ini, RSUD Parung masih berstatus sebagai klinik utama yang sangat membutuhkan peningkatan fasilitas untuk melayani kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan, bukan sekadar janji,” imbuh Sutisna.
Tidak hanya Sutisna, isu strategis lain turut menjadi sorotan
. Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan 2, Beben Suhendar, menyoroti lambannya proses pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur.
Ia mengungkapkan bahwa Bogor Timur telah mendapat tawaran hibah lahan seluas 30 hektare, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah.
“Tanah sudah ada yang siap dihibahkan, tapi sampai sekarang pemerintah belum serius memperjuangkannya,” kata Beben dengan nada kecewa.
Menanggapi polemik penghapusan anggaran RSUD Parung, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengaku baru mengetahui adanya keputusan tersebut.
Ia berjanji akan memperjuangkan pengembalian anggaran dalam pembahasan APBD 2025 mendatang.
“Saya bersama Badan Anggaran akan berusaha menganggarkannya kembali di tahun 2025, agar pembangunan RSUD Parung bisa terwujud,” ujar Sastra saat menutup sidang paripurna DPRD Kabupaten Bogor pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Penghapusan anggaran RSUD Parung ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
Sementara itu, isu DOB Bogor Barat dan Bogor Timur juga memerlukan komitmen lebih nyata dari pemerintah daerah demi mempercepat realisasi pembangunan wilayah tersebut.
Polemik ini menjadi ujian bagi pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat.**
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
