Publikbicara.com – Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah mencapai hampir 3.000 kilometer persegi, menghadapi krisis infrastruktur jalan yang memprihatinkan.
Banyak di beritakan ruas jalan milik pemerintah yang rusak parah atau bahkan tak tersentuh pembangunan sama sekali.
Kondisi ini menjadi mimpi buruk bagi warga, terutama di daerah terpencil yang bergantung pada akses jalan untuk aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
APBD Terbatas, Jalan Jadi Korban?
Tantangan utama dalam pembangunan jalan di Kabupaten Bogor adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran yang seharusnya menjadi solusi justru terseok-seok oleh kebutuhan sektor lain. Pertanyaannya, apakah masyarakat harus terus menunggu tanpa kepastian?
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut menghadirkan solusi yang lebih dari sekadar wacana. Berikut beberapa langkah yang seharusnya bisa dilakukan:
Libatkan Swasta dan Masyarakat: Bukan Sekadar Janji
Mengapa tidak menggandeng perusahaan-perusahaan besar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)?
Kabupaten Bogor memiliki banyak perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya.
Dengan kolaborasi yang serius, program CSR dapat diarahkan untuk membangun atau memperbaiki jalan.
Selain itu, semangat gotong royong masyarakat, yang menjadi ciri khas Indonesia, harus dihidupkan kembali.
Namun, pemerintah perlu memastikan program ini berjalan transparan dan bukan sekadar proyek seremonial.
Skala Prioritas dan Efisiensi Anggaran
Tidak semua jalan bisa dibangun sekaligus, tetapi apakah pemerintah sudah benar-benar menetapkan skala prioritas yang jelas?
Fokuskan pada ruas jalan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial tinggi.
Selain itu, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek perlu dilakukan agar anggaran yang terbatas tidak habis tergerus korupsi atau ketidak efisienan.
Teknologi dan Material Ramah Anggaran
Era modern menuntut inovasi. Kabupaten Bogor bisa memanfaatkan teknologi konstruksi terbaru dan material ramah lingkungan untuk menekan biaya.
Beton pracetak, misalnya, dapat menjadi alternatif cepat dan murah dibandingkan metode konvensional.
Lobi ke Pemerintah Pusat: Jangan Takut Suarakan Kebutuhan
Luasnya wilayah dan tingginya kebutuhan infrastruktur Kabupaten Bogor harus menjadi perhatian pemerintah pusat.
Mengapa tidak melobi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program nasional lainnya?
Jika pemerintah daerah tidak bersuara lantang, siapa lagi yang akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Bogor?
Aksi Nyata atau Sekadar Retorika?
Permasalahan jalan rusak di Kabupaten Bogor bukanlah cerita baru, tetapi solusi nyata masih menjadi harapan yang tak kunjung tiba.
Jika pemerintah daerah terus berlindung di balik alasan anggaran, masyarakat akan semakin kecewa.
Kolaborasi dengan semua elemen, termasuk masyarakat dan sektor swasta, adalah kunci untuk mengakhiri mimpi buruk ini.
Kabupaten Bogor tidak hanya butuh jalan yang layak, tetapi juga kepemimpinan yang berani mengambil langkah konkret. Tanpa itu, harapan akan terus terkubur di bawah jalan yang retak dan rusak.
Apakah kali ini pemerintah berani keluar dari zona nyaman dan menghadirkan solusi nyata? Atau, kita hanya akan melihat retorika baru tanpa perubahan berarti? ** (RD)
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
