Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri acara Indonesia Collaborative Neuro-Networks Summit (ICONNS) 2026 di Jakarta, Jumat (10/7). Foto: Kemenkes.
Publikbicara.com – Pemerintah memperkuat strategi pencegahan stroke dengan memperluas pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang ditargetkan menjangkau 130 juta penduduk sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul tingginya angka kematian akibat stroke yang mencapai sekitar 337.000 jiwa setiap tahun dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah kini menggeser fokus penanganan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju pencegahan melalui deteksi dini faktor-faktor risiko, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi.
“Prevalensi hipertensi di Indonesia hampir 20 persen dan diabetes lebih dari 10 persen. Daripada menunggu sampai stroke terjadi, kita harus mengendalikan faktor risiko ini sedini mungkin,” ujar Budi dikutip dari laman resmi Kemenkes, Sabtu (11/7).
Menurut Budi, pada tahun pertama pelaksanaan, Program CKG telah mencatat sekitar 70 juta pemeriksaan. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan 280 juta penduduk atau sekitar 80 persen populasi Indonesia mengikuti skrining kesehatan.
Pemerintah menerapkan strategi 80-80-80, yakni 80 persen penduduk teridentifikasi melalui pemeriksaan, 80 persen dari mereka yang berisiko memperoleh penanganan, dan 80 persen dari yang ditangani berhasil mengendalikan kondisi kesehatannya.
Selain memperkuat upaya pencegahan, pemerintah juga meningkatkan kesiapan layanan kesehatan untuk mempercepat penanganan pasien stroke. Seluruh 514 kabupaten/kota ditargetkan memiliki fasilitas CT scan dan cath lab agar penanganan dapat dilakukan pada masa emas (golden period).
Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas tenaga medis. Dokter bedah umum di tingkat kabupaten/kota akan dilatih melakukan prosedur kraniotomi pada kasus stroke hemoragik, sementara seluruh rumah sakit rujukan di 38 provinsi akan diperkuat dengan peralatan bedah saraf seperti Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA), neuronavigasi, dan mikroskop operasi.
Menkes mengungkapkan, angka kematian akibat stroke diperkirakan lebih tinggi dari data yang tercatat karena masih banyak kasus yang belum masuk dalam sistem registrasi nasional. Di sisi lain, stroke juga menjadi salah satu penyakit dengan beban pembiayaan terbesar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan nilai klaim lebih dari Rp5 triliun setiap tahun.
Penguatan layanan neurologi turut menjadi fokus dalam Indonesia Collaborative Neuro-Networks Summit (ICONNS) 2026 yang berlangsung pada 8 – 12 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan sekitar 300 hingga 400 tenaga medis dari berbagai disiplin untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan penyakit saraf.
Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dr. Adin Mulkasana, mengatakan standardisasi layanan dan kolaborasi multidisiplin menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian maupun kecacatan akibat stroke.
“Melalui ICONNS 2026, kita membangun standardisasi klinis yang seragam di seluruh daerah. Sinergi multidisiplin ini menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan permanen akibat stroke di Indonesia,” kata Adin.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
