Gedung kantor Kementerian Keuangan. Foto: Kemenkeu.
Publikbicara.com – Pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga di tengah tekanan global yang dipicu tensi geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan kebijakan tersebut menjadi prioritas pemerintah dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Pertama, kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan,” ujar Juda dalam talkshow “Outlook Indonesia: Peran Penggerak Ekonomi Nasional” di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Selain menjaga konsumsi domestik, pemerintah juga mengandalkan faktor eksternal sebagai penopang ekonomi, termasuk apa yang disebut sebagai “natural hedge” dalam menghadapi gejolak global.
Hingga kuartal I 2026, kinerja ekonomi Indonesia dinilai tetap solid dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 5,4 hingga 6 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat yang stabil, penguatan ekspor komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO), serta meningkatnya investasi.
Di sisi fiskal, penerimaan pajak dan belanja negara menunjukkan tren positif. Pemerintah juga memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen.
Juda mengakui adanya peningkatan belanja subsidi sebagai konsekuensi dari kebijakan penahanan harga BBM. Namun, pemerintah melakukan penyesuaian dengan meningkatkan efisiensi pada pos belanja lainnya.
“Belanja subsidi naik, tapi kita kelola dengan efisiensi agar tetap efektif mendukung program prioritas. Sehingga secara keseluruhan defisit APBN tetap bisa dijaga di bawah 3 persen,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan fiskal yang diambil telah melalui perhitungan matang dan berbasis data. Pemerintah juga terus mengedepankan koordinasi serta komunikasi yang transparan dalam menghadapi dinamika global.
“Kebijakan fiskal ini disusun berdasarkan perhitungan detail. Karena itu, penting untuk terus adaptif dan menjaga komunikasi yang baik,” pungkas Juda.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
