Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah. Foto: Tangkap Layar YouTube TVR Parlemen.
Publikbicara.com – Potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah disebut menjadi faktor utama.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, konflik di Timur Tengah berdampak langsung terhadap kenaikan harga avtur, premi asuransi penerbangan (war risk), serta pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini berimbas signifikan pada biaya operasional haji, khususnya sektor transportasi udara.
“Pada penetapan BPIH 2026 biaya rata-rata penerbangan haji berjamaah pada kisaran 33,5 juta, namun kenaikan harga avtur global, lonjakan premi asuransi war risk serta pelemahan nilai tukar biaya tersebut meningkat signifikan,” ujar Irfan dikutip dari KompasTV, Rabu (8/4).
Ia memaparkan, tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per jemaah berpotensi naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen.
Sementara itu, jika dilakukan penyesuaian rute untuk menghindari wilayah konflik, biaya bisa melonjak hingga Rp50,8 juta per jemaah. Perubahan rute ini juga berdampak pada durasi perjalanan yang lebih panjang hingga empat jam serta tambahan konsumsi avtur mencapai 11.000 ton.
Dari sisi maskapai, Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah. Adapun Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per jemaah.
Irfan menegaskan, kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks.
“Diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” katanya.
Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.
Pemerintah saat ini tengah membahas skema kebijakan untuk menanggung tambahan biaya tersebut.
“Presiden berharap, apapun yang terjadi, jika ada kenaikan biaya, tidak dibebankan kepada jemaah haji kita,” ujar Irfan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
