Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (31/03).
Publikbicara.com – Pemerintah resmi meluncurkan kebijakan strategis berupa 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok dan energi. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta yang mulai berlaku 1 April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap stabil dengan cadangan energi yang aman. Pemerintah, kata dia, mengambil langkah ini untuk menjaga produktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi nasional.
“Fundamental ekonomi kita kuat, stok BBM aman, dan fiskal terjaga. Kebijakan ini untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan produktif,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Dalam kebijakan tersebut, ASN diwajibkan menjalankan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Aturan ini akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri. Sementara sektor swasta akan menyesuaikan melalui regulasi Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain WFH, pemerintah juga mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta efisiensi perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Pemerintah daerah juga didorong memperluas pelaksanaan car free day.
Namun, sejumlah sektor tetap dikecualikan dari kebijakan WFH, seperti layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis meliputi energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Sektor pendidikan dasar hingga menengah tetap menjalankan pembelajaran tatap muka secara normal.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menghemat belanja BBM hingga Rp59 triliun di masyarakat dan Rp6,2 triliun dari APBN.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga dengan potensi efisiensi mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Anggaran akan dialihkan dari kegiatan nonprioritas ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk rehabilitasi bencana.
Dalam sektor energi, pemerintah menyiapkan implementasi kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. Selain itu, pembelian BBM subsidi akan dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan per hari melalui sistem barcode MyPertamina.
Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dioptimalkan dengan skema lima hari dalam sepekan, yang diperkirakan dapat menghemat hingga Rp20 triliun.
Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien dan berdaya tahan.
“Ini adalah langkah struktural agar ekonomi Indonesia lebih produktif dan adaptif menghadapi tekanan global,” ujarnya.
Kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan sejak mulai diterapkan awal April mendatang.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
