Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: BPMI Sekretariat Presiden.
Publikbicara.com – Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah ambang batas 3 persen, meski tekanan global meningkat akibat kenaikan harga energi dan komoditas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/03).
Menurut Airlangga, pengendalian defisit dilakukan melalui langkah efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
“Efisiensi dari berbagai K/L membuat defisit tetap bisa dijaga di bawah 3 persen sesuai arahan pemerintah,” ujarnya.
Selain menjaga fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif menghadapi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global. Salah satu strategi yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna mengoptimalkan penerimaan negara seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah mempercepat transisi dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya terus berfluktuasi.
Airlangga menyebut, percepatan program tersebut akan ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan kerja fleksibel melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dinilai dapat menekan konsumsi bahan bakar dari sektor transportasi.
“Ada penghematan signifikan dari mobilitas, bisa sekitar seperlima dari konsumsi biasa,” kata Airlangga.
Saat ini, pemerintah masih mematangkan aspek teknis kebijakan tersebut. WFH direncanakan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah.
Rencana implementasi kebijakan kerja fleksibel itu ditargetkan mulai diterapkan setelah Idulfitri 2026. Namun, pemerintah menegaskan keputusan akhir akan mempertimbangkan perkembangan situasi global, termasuk harga minyak dan kondisi geopolitik.
“Kita lihat situasinya, baik harga minyak maupun kondisi global,” kata Airlangga.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong efisiensi energi di tengah ketidakpastian global.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
