Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin jalannya Sidang Debottlenecking yang ke-5 pada Jumat (13/03) di kantor Kementerian Keuangan Jakarta.Dok: Kemenkeu.
Publikbicara.com – Pemerintah kembali menggelar Sidang Debottlenecking untuk mengurai berbagai hambatan investasi dan perizinan yang dihadapi pelaku usaha. Sidang ke-5 tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Forum ini menjadi ruang koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penyelesaian persoalan administratif yang berpotensi menghambat aktivitas industri dan investasi.
Dalam agenda pertama, sidang membahas permasalahan perizinan impor bahan peledak berupa ammonium nitrat yang diajukan oleh PT Samator Indo Gas Tbk. Bahan tersebut diperlukan sebagai komponen produksi gas dinitrogen oksida (N2O) atau gas bius yang banyak digunakan dalam layanan medis.
Agenda kedua menyoroti aduan terkait proses sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (SNI) serta penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
Tiga perusahaan menyampaikan keluhan dalam proses tersebut, yakni PT Nakshatra Exim International, PT Eleganza Tile Indonesia, dan PT Kairos Indah Sejahtera.
Sementara itu, agenda ketiga membahas pengaduan dari PT Galang Bumi Industri terkait penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) yang belum terealisasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Rekomendasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Indonesia di kawasan Batam, sekaligus mempercepat realisasi investasi di wilayah tersebut.
Melalui Sidang Debottlenecking, pemerintah berharap berbagai kendala perizinan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga iklim investasi nasional tetap kondusif dan kegiatan industri dapat berjalan lebih optimal.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
