Publikbicara.com – Pernyataan Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VI Cigudeg, Bobby Wahyudi, memantik sorotan publik.
Ia diduga menyalahkan upaya FKBP Bogor Barat yang melakukan aksi sosial terhadap jalan rusak yang belakangan diwarnai kecelakaan truk terperosok.
Dugaan itu muncul dari percakapan WhatsApp antara Bobby dan Dede Surya, pewarta yang disebut telah terverifikasi Dewan Pers.
Percakapan bermula ketika Bobby mengirim dokumentasi kecelakaan truk, disertai kalimat yang dinilai sarkas dan menyudutkan.
“Ini kan yg dede inginkan, kalau saja tadi pemeliharaan dikerjakan dahulu di Cibeber–Malasari mungkin hari ini tidak akan kejadian lagi, malah Jalan Ace Tabrani yg relatif lebih landai yg didahulukan,” tulis Bobby, Rabu (4/3/2026).
Kalimat itu membuat Dede tersentak. “Lah kok nyalahin saya, maksudnya apa pak,” balasnya. Namun respons berikutnya justru mempertegas kesan menyalahkan tugas pers.
“Maksudnya ada lokasi yg lebih urgent yg harus ditangani segera tapi malah di-blow up yg di Ace Tabrani,” tulis Bobby.
Pernyataan tersebut dinilai problematik dari sisi etika komunikasi pejabat publik.
Pers bekerja berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan fungsi kontrol sosial dan penyampai informasi kepada masyarakat.
Ketika pemberitaan dianggap sebagai penyebab prioritas berubah, publik mempertanyakan, apakah kritik dan laporan warga kini diposisikan sebagai biang persoalan?
Koordinator Forum Komunikasi Bumi Putra (FKBP) Bogor Barat, Supri Elel, mengaku heran dengan narasi yang berkembang.
“Kalau disebut lebih landai jadi tidak berbahaya, itu keliru. Titik itu memang perlu rekonstruksi. Walaupun terlihat bagus, kalau struktur dasarnya bermasalah tetap berisiko. Kami sudah berkali-kali minta direkonstruksi,” tegasnya.
Menurut Supri, warga bahkan pernah menyampaikan langsung keluhan kepada Bupati karena jalan tersebut kerap memicu kecelakaan.
Artinya, persoalan bukan pada pemberitaan, melainkan pada penanganan yang dianggap lambat dan tidak menyentuh akar masalah.
Sorotan kini bukan semata pada jalan rusak, melainkan pada cara seorang pejabat merespons kritik.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, publik berharap pejabat publik mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dengan serangan personal.
Sementara itu, Kepala UPT Insfrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VI, Bobby Wahyudi ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.
Namun kata Bobby, ia hanya menanyakan saja. “Ya sy hanya menanyakan saja.” tulis Bobby Wahyudi.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
