Kompleks Parlemen Senayan. Foto: Parlementaria.
Publikbicara.com – Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berdampak langsung terhadap ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Penutupan sejumlah wilayah udara menyusul ketegangan pascaserangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat sebagian jemaah tertahan di bandara transit dan mengalami ketidakpastian jadwal penerbangan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah segera mengaktifkan langkah darurat melalui perwakilan diplomatik Indonesia di kawasan terdampak, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Menurutnya, keselamatan warga negara Indonesia (WNI), khususnya para jemaah umrah, harus menjadi prioritas utama di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap biasa. Negara harus hadir memastikan jemaah dalam keadaan aman, kebutuhan logistik terpenuhi, dan mendapatkan kepastian informasi,” ujarnya dikutip dari Parlementaria, Minggu (1/3/2026).
Penutupan ruang udara di sejumlah titik strategis membuat rute menuju Arab Saudi maupun penerbangan kembali ke Indonesia terganggu signifikan.
Sejumlah jemaah dilaporkan tertahan di bandara transit karena maskapai melakukan penyesuaian jalur penerbangan demi alasan keselamatan.
Maman menilai pemerintah perlu segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap jemaah terdampak, termasuk memastikan kondisi kesehatan dan akomodasi mereka selama menunggu kepastian keberangkatan atau kepulangan.
Legislator dari Fraksi PKB itu juga meminta adanya koordinasi intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Perhubungan untuk merumuskan skema mitigasi konkret.
Langkah tersebut mencakup pengalihan rute penerbangan alternatif, penyediaan tempat tinggal sementara di negara transit, serta skenario pemulangan jika situasi memungkinkan.
“Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kejelasan di bandara. Harus ada skema terukur dan terkoordinasi,” tegasnya.
Selain penanganan teknis, ia menekankan pentingnya pembentukan pusat informasi resmi satu pintu. Menurutnya, pembaruan informasi secara berkala diperlukan agar keluarga jemaah di Tanah Air tidak terjebak kabar simpang siur atau hoaks di media sosial.
Ia juga mengimbau penyelenggara perjalanan umrah untuk proaktif berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan terhadap jemaah di lapangan.
Hingga kini, Komisi VIII DPR RI menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh WNI yang terdampak berada dalam kondisi aman.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
