Publikbicara.com – Pemkab Bogor mengikuti entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi tahapan awal pemeriksaan sebelum laporan keuangan disampaikan secara resmi. Hadir dalam agenda itu Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, serta jajaran pejabat Pemkab Bogor.
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menyampaikan apresiasi atas pendampingan BPK selama ini yang dinilai berkontribusi terhadap raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Bogor pada 2025.
“Capaian ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor. Kami berharap tahun 2026 kualitas tata kelola keuangan semakin baik dan opini WTP tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jaro Ade juga menyoroti dinamika pelaksanaan proyek tahun anggaran 2025 yang berpotensi berdampak pada kondisi fiskal 2026. Berdasarkan hasil pengawasan lapangan, sejumlah pelaksana pekerjaan tetap menyelesaikan proyek meski menghadapi tekanan biaya.
Ia menyebut, salah satu faktor pemicu adalah kebijakan penutupan tambang oleh Pemerintah Provinsi yang berdampak pada kenaikan harga material konstruksi. Dampak tersebut, kata dia, bahkan dirasakan hingga tingkat desa.
“Kami memohon arahan dan pendampingan agar pembangunan tetap berjalan optimal, akuntabel, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari penugasan mandatory sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemeriksaan interim bertujuan mendorong perbaikan lebih awal sebelum laporan keuangan disampaikan secara resmi.
“Langkah ini bersifat proaktif agar potensi permasalahan dapat diminimalisir sejak dini,” ujar Eydu.
Pemeriksaan atas LKPD menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menentukan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
