Menkeu Lantik 27 Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas dan Penguatan Pasar Domestik

Publikbicara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Rabu (28/1). Pelantikan ini memperkuat jajaran strategis Kemenkeu, khususnya pada sektor pengawasan kepabeanan, perbendaharaan negara, pengelolaan kekayaan negara, serta stabilitas sektor keuangan.

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 22 orang berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), tiga orang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), satu orang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu orang dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk kepercayaan negara dan publik yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran kebijakan fiskal dalam mendorong permintaan dalam negeri di tengah dinamika geopolitik global. Menurutnya, pasar domestik Indonesia yang besar harus dijaga agar tidak dikuasai produk ilegal yang merugikan industri nasional.

Menkeu menegaskan, praktik penyelundupan dan persaingan usaha tidak sehat berpotensi menggerus daya saing perusahaan dalam negeri. Karena itu, jajaran Bea dan Cukai diminta berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dari masuknya barang ilegal.

“Domestic demand harus tumbuh dengan cara yang sehat. Kalau barang selundupan dibiarkan, perusahaan dalam negeri tidak punya ruang bersaing secara fair,” tegasnya.

Menkeu meminta seluruh pejabat yang dilantik bekerja disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pengawasan pasar domestik berjalan profesional dan bersih, sejalan dengan kepentingan negara.(Red).