Publikbicara.com — Kebijakan moratorium penerbitan izin pembangunan perumahan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan risiko bencana.
Meski demikian, kebijakan tersebut juga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni, menegaskan DPRD berada pada posisi strategis untuk menengahi kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menyikapi moratorium tersebut agar tetap berjalan berimbang.
Pernyataan itu disampaikan dalam Talk Show Radar Bogor bertajuk Pro dan Kontra Penghentian Izin Perumahan dan Implementasinya di Wilayah Kabupaten Bogor yang digelar di Graha Pena, Rabu (28/1/2026).***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
