Respon Gubernur Dedi Mulyadi terkait Jumlah PHK di Provinsi Jawa Barat.
Publikbicara.com – Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 18.815 pekerja di provinsi ini kehilangan pekerjaan, tertinggi dibandingkan daerah lain di Tanah Air.
Secara nasional, total PHK sepanjang 2025 mencapai 88.519 orang. Setelah Jawa Barat, posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 14.700 pekerja terdampak, disusul Bali sebanyak 10.376 orang.
Lonjakan PHK di Jawa Barat terjadi hampir merata sepanjang tahun.
Januari tercatat 1.738 kasus, Februari 3.973 kasus, Maret 1.465 kasus, April 1.490 kasus, Mei 1.375 kasus, Juni 1.544 kasus, Juli 1.815 kasus, Agustus 1.577 kasus, September 2.050 kasus, Oktober 1.032 kasus, November 652 kasus, dan Desember 104 kasus.
Tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah situasi ketenagakerjaan yang dinilai semakin kompleks.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai persoalan ketenagakerjaan di daerahnya bukan semata karena jumlah angkatan kerja, melainkan juga terkait kualitas sumber daya manusia serta pola rekrutmen di perusahaan.
Menurutnya, tenaga kerja yang direkrut perusahaan di Jawa Barat tidak selalu berasal dari basis data tenaga kerja lokal. Ia menyoroti kecenderungan posisi manajerial diisi pekerja dari luar daerah yang kemudian membawa tenaga kerja dari wilayah asalnya.
“Kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan. Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Tapi kalau manajer perusahaannya dari luar Jawa Barat, dia juga pasti bawa dari kampungnya,” ujar Dedi di Bandung.
Meski demikian, Dedi menegaskan tingginya PHK tidak bisa langsung disimpulkan sebagai ketidakmampuan tenaga kerja Jawa Barat. Pemprov Jabar, kata dia, memilih fokus pada peningkatan kualitas SDM sebagai solusi jangka panjang.
Program yang disiapkan antara lain pembiayaan pendidikan diploma tiga serta pengembangan sekolah kejuruan dengan spesialisasi tertentu sesuai kebutuhan industri.
Ia juga menekankan pembatasan rekrutmen berdasarkan asal daerah tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan.
“Nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap rekrutmen warga,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap penguatan pendidikan vokasi dan kejuruan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus menekan risiko PHK di masa mendatang.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
