Menteri Luar Negeri RI Sugiono.
Publikbicara.com – Pemerintah Indonesia menyerukan agar ASEAN kembali pada tujuan awal pembentukannya, yakni menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas dari unjuk kekuatan, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 14 Januari.
“ASEAN dibentuk untuk memastikan perbedaan dikelola melalui dialog dan kerja sama, bukan melalui tekanan atau konfrontasi,” ujar Sugiono dikutip dari laman resmi Kemenlu, Kamis (22/1/2026).
Menlu RI menegaskan, di tengah ketidakpastian geopolitik global yang terus meningkat, peran ASEAN semakin krusial dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara. ASEAN dinilai tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan sekaligus platform utama agar kawasan tidak berubah menjadi arena persaingan kekuatan besar.
Menurut Sugiono, persatuan dan sentralitas ASEAN merupakan fondasi utama agar organisasi kawasan tersebut tetap relevan dan berpengaruh. Persatuan diperlukan untuk mencegah fragmentasi di antara negara anggota, sementara sentralitas memastikan ASEAN tetap memimpin arsitektur kawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga mengutip penegasan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kekuatan kolektif ASEAN.
“In the current situation of geopolitical uncertainty, the stronger ASEAN is, the more we will be heard,” kata Sugiono.
Menlu RI turut menyoroti dinamika yang terjadi di ASEAN sepanjang tahun lalu, termasuk krisis di antara sejumlah negara anggota.
Ia menilai situasi tersebut menjadi pengingat bahwa perdamaian di Asia Tenggara tidak boleh diabaikan dan harus terus dirawat melalui penahanan diri, penghormatan terhadap kedaulatan, serta komitmen pada penyelesaian damai atas perbedaan.
Pada momentum 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), Indonesia menyampaikan keprihatinan atas melemahnya penerapan prinsip-prinsip TAC. Padahal, perjanjian tersebut merupakan fondasi perilaku antarnegara di Asia Tenggara dan berperan penting dalam menjaga stabilitas serta kepercayaan strategis kawasan.
Sugiono mengakui bahwa di luar kawasan, pendekatan hard power semakin menguat. Namun, ia menegaskan bahwa Asia Tenggara memiliki aturan main yang harus dihormati, termasuk prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, serta penguatan sentralitas ASEAN.
Menutup pernyataannya, Menlu RI menegaskan komitmen Indonesia untuk bersinergi dengan Keketuaan Filipina guna memastikan kesinambungan agenda kawasan. Salah satu prioritas yang ditekankan adalah penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang sejalan dengan ketentuan UNCLOS.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
