Publikbicara.com – Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menyampaikan data kebutuhan pascabencana banjir dan longsor secara presisi, tepat, dan akurat. Data tersebut menjadi dasar utama agar penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat serta tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Bima Arya mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan dialog dan peninjauan langsung ke sejumlah daerah terdampak bencana. Dari hasil tersebut, pemerintah menilai bahwa penanganan pascabencana harus dirancang secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, politik, serta penganggaran daerah.
“Perencanaan yang matang sangat bergantung pada kualitas data dari pemerintah daerah. Tanpa data yang valid, intervensi pemerintah tidak akan optimal,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Bima menekankan peran strategis kepala daerah dalam menyampaikan data lengkap agar program lintas kementerian dan lembaga dapat segera dijalankan.
Dalam rapat tersebut, Bima juga mengungkapkan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi seluruh daerah di tiga provinsi tersebut, termasuk wilayah yang tidak terdampak langsung. Relaksasi ini diberikan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang meluas.
Pemerintah mendorong penyaluran TKD dilakukan sejak awal tahun guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Meski demikian, daerah penerima diminta tetap memprioritaskan penggunaan anggaran untuk penanganan bencana serta membantu wilayah terdampak di sekitarnya.
Bima menegaskan, TKD bukan satu-satunya instrumen pemulihan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendukung, mulai dari bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, pemulihan UMKM, hingga rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan 1.138 personel praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri ke daerah terdampak. Dukungan personel dari TNI dan Polri juga terus diperkuat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta dukungan penuh Komisi II DPR RI, baik dalam fungsi pengawasan maupun kebijakan, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan sesuai target.
“Kami berharap dukungan Komisi II agar seluruh langkah pemulihan dapat dilaksanakan secara maksimal demi kepentingan masyarakat terdampak,” kata Tito Karnavian dalam tayangan video yang diputar dalam rapat.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
