Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 13 Januari 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo.
Publikbicara.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas utama pemerintahan. Fokus percepatan diarahkan pada penyelesaian fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif agar dapat berfungsi penuh paling lambat tahun 2028.
Penekanan itu disampaikan Presiden saat menerima laporan Otorita IKN (OIKN) dalam kunjungan kerjanya di kawasan IKN, Selasa (13/1/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, sejak awal Presiden meminta agar pembangunan pusat kekuasaan negara tersebut tidak berjalan biasa-biasa saja.
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujar Prasetyo sebagaimana dikutip BPMI Setpres.
Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan sejumlah koreksi terhadap paparan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum. Catatan Presiden tidak hanya menyentuh aspek kecepatan, tetapi juga kualitas.
Menurut Prasetyo, koreksi meliputi perbaikan desain hingga optimalisasi fungsi bangunan agar benar-benar siap digunakan sebagai pusat pengambilan keputusan negara.
“Masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden koreksi, mulai dari desain sampai fungsi. Beliau meminta OIKN dan Kementerian PU terus melakukan perbaikan,” katanya.
Percepatan ini ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat segera berjalan terintegrasi di IKN.
“Catatannya jelas, perbaikan dan percepatan, supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” tegas Prasetyo.
Usai meninjau IKN, Presiden melanjutkan agenda kerja ke Kabupaten Malang untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Di sini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan fisik pusat pemerintahan berjalan paralel dengan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah, kata Prasetyo, saat ini tengah membangun berbagai jenis fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah rakyat untuk kelompok masyarakat desil 1 dan 2, hingga sekolah unggulan.
“Sekolah rakyat untuk desil 1 dan 2 kita bangun. Sekolah unggulan juga kita siapkan karena kita ingin mempersiapkan SDM yang akan mengawaki kebangkitan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Dengan percepatan IKN dan penguatan sektor pendidikan, pemerintah ingin memastikan bahwa pemindahan pusat kekuasaan tidak hanya memindahkan gedung, tetapi juga membangun fondasi manusia yang akan mengelola masa depan Indonesia. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
