Publikbicara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di seluruh kabupaten/kota guna mempercepat penyelesaian kewajiban pembayaran proyek fisik yang belum tertuntaskan menjelang tutup tahun anggaran.
Evaluasi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat (9/1/2026). Rapat dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika yang mewakili Bupati Bogor.
Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2025 berlangsung dinamis dengan kondisi keuangan yang berbeda-beda di setiap daerah. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh serta merumuskan solusi atas keterlambatan pembayaran sejumlah proyek fisik.
Dalam forum tersebut terungkap, lebih dari 10 kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami keterlambatan atau gagal bayar atas pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan. Meski demikian, Gubernur menilai kondisi tersebut sekaligus mencerminkan bahwa pembangunan tetap berjalan masif di berbagai wilayah.
Sekda Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah kegiatan yang pembayarannya mengalami keterlambatan, baik pada pekerjaan yang telah rampung 100 persen, yang belum sepenuhnya selesai, maupun yang masih berjalan.
“Fokus arahan Gubernur adalah pada kegiatan yang sudah 100 persen selesai tetapi belum sempat dibayarkan. Kabupaten Bogor juga diminta menjelaskan posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai salah satu sumber penyelesaian kewajiban tersebut,” ujar Ajat.
Ia menambahkan, Gubernur menginstruksikan agar seluruh pemerintah daerah segera mengoptimalkan pemanfaatan dana SiLPA dan melakukan perubahan Peraturan Bupati/Wali Kota guna mempercepat pergeseran anggaran sebagai instrumen penyelesaian persoalan keuangan daerah.
“Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan menegaskan agar pembangunan tetap terus berjalan,” lanjutnya.
Ajat menuturkan, tahun 2026 masih menjadi periode prioritas penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan, yang harus dijalankan dengan tata kelola keuangan daerah yang adaptif dan akuntabel.
Evaluasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat disiplin fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
