Publikbicara.com – Pemerintah pusat dan daerah menyatukan langkah memperkuat pengendalian banjir Jabodetabek dengan menempatkan kawasan hulu Sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor sebagai fokus utama penanganan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2026). Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Menko PMK Pratikno.
Rapat dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri ATR/BPN H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta perwakilan pemerintah daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Fokus utama pembahasan adalah penguatan koordinasi lintas wilayah dalam penanganan banjir secara terintegrasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Pemerintah menyoroti kawasan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua sebagai titik strategis yang berperan besar terhadap keseimbangan ekosistem dan potensi bencana di wilayah hilir.
Upaya yang dirancang meliputi pembangunan retensi air, rehabilitasi lahan melalui penghijauan kembali, penguatan regulasi tata ruang, peningkatan mitigasi bencana, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di kawasan hulu.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan,” kata Rudy.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa penanganan banjir di DAS Ciliwung tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Harus ditangani dari hulu, dengan pendekatan terintegrasi dari hulu sampai hilir dan melibatkan berbagai sektor,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur yang tangguh, rehabilitasi lingkungan melalui reboisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang konsisten sebagai satu paket kebijakan komprehensif lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi fondasi pengendalian banjir Jabodetabek yang lebih sistematis dan berkelanjutan, dengan Kabupaten Bogor sebagai kunci pengelolaan kawasan hulu Ciliwung. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
