Konflik Yaman Memanas, Tiga WNI Tertahan di Pulau Socotra

Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI, Henny Hamidah. Foto: Tangkap Layar/ YouTube Kementerian Luar Negeri, Press Briefing, Kamis (8/1/2026).

Publikbicara.com – Tiga warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan tertahan di Pulau Socotra, Yaman, menyusul meningkatnya konflik bersenjata di wilayah Yaman Selatan. Ketiganya tidak dapat meninggalkan pulau tersebut setelah penutupan wilayah udara Yaman oleh Arab Saudi pascaserangan militer ke Pelabuhan Mukalla pada akhir Desember 2025.

Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkapkan laporan mengenai keberadaan ketiga WNI tersebut diterima KBRI Muscat dari satuan tugas perlindungan WNI di Yaman pada Sabtu, 3 Januari 2026.

“Mereka terjebak di Socotra akibat wilayah udara Yaman ditutup oleh Pemerintah Saudi saat serangan militer ke Pelabuhan Mukalla pada 30 Desember. Tidak ada penerbangan yang beroperasi,” kata Henny dikutip dari Breaking News Kompas TV, Kamis (8/1/2026). 

Ketiga WNI tersebut diketahui masuk ke Socotra melalui jasa perjalanan wisata yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA). Sejak akses udara dihentikan, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan keluar dari wilayah tersebut.

Kemlu RI memastikan seluruh perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah telah dilibatkan untuk menangani kasus ini, termasuk KBRI Muscat, KBRI Abu Dhabi, KBRI Riyadh, serta KJRI Jeddah.

“Seluruh perwakilan telah berkomunikasi langsung dengan ketiga WNI dan memastikan kondisi mereka. Berdasarkan pemantauan terakhir, ketiganya dalam keadaan baik, sehat, dan aman,” ujar Henny.

Wilayah udara Yaman mulai dibuka kembali pada Rabu (7/1/2026). Namun, pada penerbangan pertama, ketiga WNI belum berhasil diberangkatkan meski telah didaftarkan oleh pihak agen perjalanan dan diupayakan oleh perwakilan RI.

Kemlu RI kini mendorong agar ketiganya dapat ikut pada penerbangan lanjutan menuju Jeddah yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis siang dan Jumat.

“Kami terus mengawal agar mereka dapat segera dipulangkan,” tegas Henny.

Konflik di Yaman Selatan memanas sejak kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) menguasai dua kegubernuran strategis, Hadramaut dan Al-Mahra, pada Desember 2025. Penguasaan tersebut dilakukan setelah pasukan STC mengusir Pasukan Perisai Nasional yang didukung Arab Saudi.

Eskalasi konflik tersebut tidak hanya berdampak pada situasi keamanan Yaman Selatan, tetapi juga memperkeruh hubungan antara UEA dan Arab Saudi, serta mengganggu jalur transportasi udara di wilayah tersebut.

Kemlu RI kembali mengimbau WNI untuk menunda perjalanan ke wilayah konflik dan senantiasa memantau informasi resmi pemerintah demi keselamatan. (Red).