Publikbicara.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana. Ia menegaskan, kecepatan data menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah dapat segera disalurkan kepada warga terdampak.
Permintaan tersebut disampaikan Mendagri saat mengikuti rapat koordinasi sejumlah menteri dan pejabat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), usai Presiden meninjau hunian Danantara.
“Bantuan tidak bisa bergerak tanpa data. Kategorinya jelas, rusak ringan, sedang, dan berat. Karena itu, data harus cepat,” ujar Tito Karnavian.
Dalam skema pemulihan yang dikoordinasikan BNPB, pemerintah menyiapkan bantuan stimulan bagi warga dengan hunian rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta. Sementara untuk hunian rusak berat dan hilang, pemerintah menyiapkan hunian sementara, hunian tetap, serta dana tunggu hunian.
Tito mengungkapkan, sejumlah daerah seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah menyampaikan data kerusakan dengan cepat sehingga proses pemulihan dapat segera berjalan. Namun, ia meminta Aceh mempercepat pelaporan agar bantuan tidak tertunda.
“Pemerintah pusat menunggu data dari daerah. Kalau lambat, masyarakat bisa menganggap pemerintah tidak hadir, padahal data belum masuk,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kendala hilangnya dokumen kependudukan warga yang menghambat verifikasi. Untuk mengatasi hal itu, Mendagri mendorong keuchik menjadi ujung tombak pendataan, sebelum diverifikasi oleh bupati atau wali kota bersama aparat penegak hukum setempat.
Data yang telah diverifikasi akan dikirim secara bertahap ke BNPB untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial guna percepatan pencairan bantuan.
Menurut Tito, percepatan pendataan terbukti berdampak langsung terhadap pemulihan warga. Ia mencontohkan Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana pelaporan data yang cepat membuat masyarakat terdampak segera menerima bantuan dan berangsur meninggalkan lokasi pengungsian.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan sejumlah pejabat terkait lainnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
