Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Kamis (18/12). Foto: Kemenkeu.
Publikbicara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah Dana Alokasi Umum (DAU) bagi sejumlah pemerintah daerah untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2025.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 yang berlaku sejak 22 Desember 2025. Melalui aturan ini, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan DAU sebesar Rp7,66 triliun kepada pemerintah daerah.
Tambahan dana diberikan kepada daerah yang memiliki guru ASN dengan gaji pokok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak menerima tambahan penghasilan. Pemerintah menilai perlu adanya dukungan fiskal agar kewajiban pembayaran THR dan gaji ke-13 dapat dipenuhi secara optimal.
Dalam KMK tersebut disebutkan, tambahan DAU dimaksudkan untuk mendukung pendanaan komponen THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah dengan nilai total Rp7.666.857.066.000.
Pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan serta merealisasikan pembayaran THR dan gaji ke-13 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran 2025. Jika hingga akhir tahun anggaran pembayaran belum sepenuhnya terealisasi, kewajiban tersebut harus dianggarkan kembali dan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Selain itu, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Batas akhir penyampaian laporan ditetapkan paling lambat 30 Juni 2026.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menjaga kesejahteraan guru ASN daerah sekaligus meringankan beban fiskal pemerintah daerah, khususnya daerah dengan kapasitas keuangan terbatas. (Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
